Ket. Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan.
Samarinda — Ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah terpencil Kalimantan Timur, terutama daerah perkebunan sawit, kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim. Banyak sekolah dinilai belum memperoleh fasilitas memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun pendanaan, sehingga tidak mampu menyediakan layanan belajar yang setara dengan sekolah di perkotaan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyebut persoalan pendidikan di wilayah tertinggal bukan hanya soal jarak dan akses fisik, tetapi juga menyangkut kesiapan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, kehadiran negara di wilayah paling jauh akan menentukan kualitas generasi mendatang.
Ia menilai kebutuhan anggaran afirmasi harus diprioritaskan bagi sekolah-sekolah di kawasan 3T dan daerah perkebunan yang karakter sosial ekonominya berbeda dengan wilayah urban. Tanpa dukungan khusus, siswa di kawasan tersebut tetap menghadapi keterbatasan fasilitas dasar.
“Kondisi sekolah di wilayah 3T dan kawasan perkebunan sawit tentu tidak bisa disamakan dengan sekolah perkotaan. Pemerintah harus hadir penuh untuk memutus ketertinggalan,” katanya, Selasa (9/12/2025).
Fadly menambahkan bahwa afirmasi bukan sekadar bantuan biaya sekolah, tetapi keharusan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema subsidi total terutama bagi sekolah-sekolah yang memang belum terjangkau fasilitas memadai.
Ia menegaskan, kesenjangan pendidikan akan terus melebar jika daerah terpencil hanya mengandalkan anggaran rutin yang sama dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Pemerataan harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia.
“Subsidi penuh bagi sekolah-sekolah di wilayah tersebut adalah langkah strategis agar mereka terbebas dari beban biaya dan tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
