Ket. Foto: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Apansyah.
Samarinda – Ketimpangan pembangunan di wilayah penghasil tambang kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Meski Kutai Timur selama ini berkontribusi besar pada sektor energi nasional, kondisi infrastruktur dasar di sejumlah kecamatan disebut masih jauh dari standar layak.
Anggota DPRD Kaltim, Apansyah, menilai perkembangan infrastruktur belum mencerminkan peran besar Kutim sebagai daerah penyumbang ekonomi melalui sektor pertambangan.
Ia menuturkan, persoalan ketertinggalan masih terlihat mulai dari kualitas jalan hingga akses kebutuhan dasar masyarakat.
“Beberapa waktu lalu kami melakukan inspeksi ke KPC untuk meninjau kondisi jalan dari Sangatta menuju Bengalon. Situasinya sangat memprihatinkan,” ujar Apansyah, Jumat (5/12/2025).
Apansyah menyebut jalur Sangatta–Bengalon merupakan rute vital yang dilalui kendaraan tambang, namun justru mengalami kerusakan cukup berat.
Kondisi tersebut juga telah dikomunikasikan dengan pihak Kaltim Prima Coal (KPC), meski belum diperoleh kepastian tindak lanjut karena adanya kendala administratif.
“Mereka baru memperoleh rekomendasi, tetapi izin formalnya memang belum diterbitkan,” jelasnya.
Selain jalan, ia menyoroti masih banyak wilayah di Kutim yang belum terlayani air bersih dan listrik. Permasalahan ini menurutnya menggambarkan ketimpangan pembangunan yang tidak sebanding dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
“Ketika berbicara pembangunan, infrastruktur dasar adalah hal yang mutlak. Tanpa itu, sulit berbicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Di sisi lain, Apansyah menyebut terdapat progres pada sejumlah proyek seperti jalur provinsi yang menghubungkan Kutai Timur dan Berau yang ditargetkan rampung pada 2026, termasuk rencana penyelesaian pembangunan Jembatan Nibung sebagai bagian dari konektivitas kedua wilayah.
“Insyaallah jalur provinsi yang menghubungkan Kutim dan Berau dapat terwujud pada 2026,” ujarnya optimis.
Ia juga memberi perhatian terhadap daerah lain, seperti Berau yang masih tertinggal dalam akses jalan dan Bontang yang sering mengalami banjir akibat kondisi drainase tidak memadai.
Hal ini dinilai menambah daftar kebutuhan pembangunan yang harus diperhatikan pemerintah.
“Berau pun menghadapi persoalan infrastruktur yang serupa, dan Bontang saat ini juga sering dilanda banjir,” kata Apansyah.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah menyampaikan perlunya komitmen perusahaan tambang, termasuk KPC, untuk terlibat dalam pemeliharaan infrastruktur publik yang turut mereka gunakan setiap hari. Ia menyebut kerusakan juga tampak pada jalur lain seperti Sangatta–Rantau Pulung.
“Jalan di Sangatta–Rantau Pulung juga mengalami kerusakan berat, begitu pula Sangatta–Bengalon,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur yang terjadi bukan hanya menyangkut teknis pembangunan, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah yang selama ini memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. (Adv/DprdKaltim)
