Ket. Foto: Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Samarinda — Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai keterisolasian masyarakat di perbatasan Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) sudah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dibiarkan.
Ia menekankan bahwa persoalan keterbatasan akses darat bukan hanya soal infrastruktur, tetapi telah turut memengaruhi harga barang, mobilitas warga, hingga kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut.
Menurutnya, tekanan biaya logistik kini semakin dirasakan masyarakat karena kondisi jalan yang rusak berat membuat aktivitas distribusi terhambat.
“Kerusakan jalan membuat distribusi barang semakin sulit, terlebih ketika jalur sungai juga mengalami hambatan,” ujar Hasanuddin, Selasa (9/12/2025).
Ia menambahkan, kenaikan ongkos angkut dan lamanya waktu tempuh menyebabkan harga bahan pokok di Mahakam Ulu terus melambung.
“Dampaknya, ongkos angkut naik, waktu tempuh bertambah lama, dan harga kebutuhan pokok ikut melonjak. Kondisi tersebut sudah lama dirasakan masyarakat Mahakam Ulu,” lanjutnya.
Situasi tersebut diperburuk dengan semakin dangkalnya jalur sungai akibat berkurangnya curah hujan.
Sebagai wilayah yang masih sangat bergantung pada transportasi air, Mahulu mengalami hambatan ganda, sungai sulit dilalui, jalan darat pun tidak memadai.
Hasanuddin menilai kondisi itu memperkuat urgensi pembangunan jalan sebagai fasilitas vital penopang arus logistik dan mobilitas warga.
Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan hanya membuka akses fisik, tetapi berperan langsung terhadap stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.
Ia juga mendorong pelibatan pemerintah kabupaten/kota serta sektor swasta agar percepatan pembangunan ini tidak hanya bergantung pada anggaran provinsi. Kolaborasi lintas sektor menurutnya dapat mempercepat penyelesaian proyek dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Hasanuddin menegaskan bahwa pembangunan perbatasan harus berada pada prioritas utama agar Kaltim tidak maju secara timpang.
“Kaltim tidak akan berkembang jika pembangunan hanya terpusat di wilayah perkotaan. Infrastruktur jalan di perbatasan wajib diprioritaskan. Jalan yang memadai akan membuka peluang ekonomi baru, mempercepat arus logistik, dan mempererat keterhubungan masyarakat,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim)
