Salurkan Rp3,8 Miliar untuk KPC, Wakil Bupati PPU Minta Masyarakat Tak Terpancing Isu Hoaks

PENAJAM – Sebanyak 6.367 siswa di seluruh Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan terakomodasi dalam program Kartu Penajam Cerdas (KPC) tahun 2025. Meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten PPU tetap memprioritaskan dana sebesar Rp3,8 miliar untuk mendukung kesejahteraan siswa kelas 1 SD hingga kelas 3 SMA.

​Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyampaikan bahwa meskipun proses penyaluran selama dua hari terakhir berjalan lancar, sempat muncul beberapa riak dan keluhan dari masyarakat terkait prosedur administrasi di lapangan.

​”Alhamdulillah secara umum tidak ada kendala berarti. Memang ada sedikit protes terkait legalitas, di mana pihak Bank Kaltimtara meminta agar wali atau orang tua laki-laki yang mengambil karena menyesuaikan dengan legalitas di Kartu Keluarga (KK). Namun, saat ini kebijakan bank sudah lebih memudahkan,” jelas Waris Muin (17/12/25).

​Selain persoalan wali, muncul pula laporan mengenai perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada beberapa data penerima. Namun, ia menjamin hal tersebut tidak akan menghapus hak siswa untuk menerima bantuan.

​”Ada keluhan NIK berbeda, tapi itu tidak mengurangi hak si anak. Itu hanya masalah sinkronisasi antara dinas dan sekolah, nanti akan diperbaiki. Yang penting dananya tetap tersalurkan untuk peruntukannya,” tegasnya.

​Terkait isu-isu miring yang sempat beredar, Wakil Bupati meminta media dan masyarakat untuk langsung melakukan klarifikasi kepada pemerintah daerah agar tidak menjadi informasi yang simpang siur atau hoaks.

​”Kalau ada permasalahan di luar yang sifatnya masih mengambang, sampaikan ke saya atau Pak Bupati biar kami tahu. Jangan sampai informasi yang belum tentu benar itu menyebar. Kami ingin menangkis hoaks dengan keterbukaan informasi,” tuturnya.

​Mengenai pengawasan penggunaan dana Rp600 ribu oleh orang tua, pemerintah mengaku memberikan kepercayaan penuh kepada penerima. Baginya, tanggung jawab pemerintah adalah memastikan hak masyarakat tersalurkan dengan tepat sasaran.

​”Kalau pengawasan secara individu agak sulit, bayangkan ada 6 ribu lebih penerima. Yang penting pertanggungjawaban pemerintah sudah beres, uangnya sudah masuk ke rekening masing-masing. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk masyarakat,” Pungkas Waris. (Adv)

Penulis : ayu




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *