Ket. Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.
Samarinda — Struktur ekonomi Kalimantan Timur masih bertumpu pada sektor ekstraksi, khususnya batu bara dan migas, yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan utama pendapatan daerah.
Kondisi ini tidak hanya membuat APBD rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, tetapi juga membuat berbagai potensi pendapatan alternatif tidak tersentuh secara optimal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai bahwa ketergantungan ekonomi tersebut sudah saatnya dikurangi melalui diversifikasi pendapatan daerah.
Ia melihat ruang yang cukup besar dari sektor di luar sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan perpajakan daerah dan pendataan aset ekonomi strategis.
“Ketergantungan daerah terhadap tambang dan migas membuat peluang lain yang sebenarnya besar justru terabaikan,” tuturnya, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Husni, penerapan pajak di sektor-sektor pendukung industri justru bisa menjadi instrumen tambahan bagi daerah tanpa harus sepenuhnya bertumpu pada hasil ekstraktif.
Ia mencontohkan pajak alat berat dan pajak BBM yang saat ini menjadi komponen penting bagi aktivitas industri di Kaltim. Pendapatan tersebut nantinya bisa diperkuat lagi melalui pembagian ke kabupaten dan kota untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar, dan Kaltim pada umumnya, menggunakan berbagai armada alat berat, bahan bakar,” sambungnya.
Husni juga menggarisbawahi perlunya koordinasi antarlevel pemerintahan agar potensi pendapatan tersebut dapat terkelola secara sistematis.
Sinergi yang kuat antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dinilai penting agar PAD memiliki fondasi yang lebih stabil dan tidak lagi bergantung pada komoditas.
Ia menilai bahwa pendataan dan pengawasan pajak harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada sektor yang belum banyak tersentuh.
Dengan pendekatan ini, ia berharap daerah memiliki landasan ekonomi yang lebih sehat dan tidak lagi terlalu terpengaruh gejolak pasar global.
Husni menilai bahwa pembaruan kebijakan dan penegakan aturan pajak akan sangat menentukan sejauh mana daerah bisa keluar dari ketergantungan terhadap tambang dan migas.
“Langkah kecil seperti pendataan pajak kendaraan operasional perusahaan, bisa memberi dampak besar bagi pendapatan daerah jika dilakukan secara konsisten dan terstruktur,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
