PENAJAM – Program penataan kawasan pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan tidak hanya berhenti di satu lokasi. Dinas Perikanan PPU telah menyusun rencana jangka panjang untuk memperluas jangkauan fasilitas penangkapan ikan terpadu ini.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menerangkan bahwa upacara peletakan batu pertama yang digelar di Kelurahan Nenang sebenarnya menjadi simbol bagi tiga lokasi sekaligus.
Pembangunan di Kelurahan Nenang berstatus sebagai pusat atau hub, sementara dua wilayah lain diplot sebagai area pendukung.
“Peletakan batu pertama secara simbolis mewakili tiga tempat. Yang pertama di Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kelurahan Nenang, ini sebagai hub atau inti. Nanti di Tanjung Kelurahan Tanjung Tengah sama Desa Api-api. Desa Api-api dan Kelurahan Tanjung Tengah sebagai penyangga,” kata Andi Trasodiharto, (16/10/26).
Andi menambahkan, target jangka panjang pemerintah daerah adalah menambah sebaran Kampung Nelayan di enam lokasi baru pada tahun anggaran berikutnya.
Rangkaian usulan pembangunan infrastruktur kelautan ini diproyeksikan akan rampung secara keseluruhan pada tahun 2028 mendatang.
“Ada sentra-sentra Kampung Nelayan, dan mudah-mudahan nanti di 2027 kita masih ada enam titik lagi yang akan kita usulkan, mudah-mudahan sampai di 2028 final selesai. Bagaimana nelayan bisa naik kelas, tentunya adanya pembangunan KNMP nanti akan kita mohonkan kepada kementerian,” jelas Andi.
Sembari menunggu pembangunan fisik perluasan pelabuhan berjalan, pada tahun anggaran berjalan ini Dinas Perikanan PPU tetap rutin menyalurkan stimulan bantuan operasional berupa alat tangkap bubu dan mesin kapal ramah lingkungan kepada sekitar 7 hingga 8 kelompok nelayan lokal.
Terkait dengan pengadaan armada kapal di masa depan, Andi berharap bantuan tidak lagi berwujud kapal kayu tradisional melainkan dialihkan ke kapal berbahan fiberglas yang memiliki usia pakai lebih lama.
“Adapun mengenai regulasi perizinan zonasi laut dan pemasangan alat belat, dinas akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan penuh atas wilayah perairan di atas 0 mil,” Pungkas Andi.







