PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan bahwa penempatan pegawai berstatus Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan pemkab saat ini masih mengacu pada data formasi awal. Pemindahan atau penyesuaian tugas pegawai secara administratif belum dapat dilakukan secara resmi karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Formasi, dan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten PPU, Ramdhoni, menjelaskan bahwa meskipun secara lisan atau arahan umum perpindahan tugas tempat kerja memungkinkan untuk dilakukan, pimpinan daerah dan BKPSDM tetap memprioritaskan kepatuhan terhadap aturan teknis tertulis yang dikeluarkan pemerintah pusat.
“Belum bisa sepanjang memang regulasi teknisnya belum terbit dari BKN. Meskipun secara kalau dari arahan dari depan bisa, tapi kami tetap menunggu untuk juknisnya,” ujar Ramdhoni saat ditemui di kantornya, (10/11/26).
Ia menambahkan, perpanjangan kontrak kerja bagi para pegawai tersebut telah diproses berdasarkan database awal. Seluruh data aparatur sipil tersebut tercatat secara rapi dalam sistem kepegawaian daerah untuk memastikan kepastian legalitas kerja mereka.
“Kalau data secara sistem, kita menggunakan data formasi awal, jadi 1.666 yang sudah diperpanjang kontraknya untuk satu tahun,” lanjutnya.
Saat ini, sebanyak 1.666 PPPK paruh waktu tersebut disebar di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten PPU. Berdasarkan data BKPSDM, terdapat sekitar 35 OPD yang mengelola dan memberdayakan tenaga kerja paruh waktu tersebut untuk membantu operasional pelayanan publik sehari-hari.
Para pegawai ini pada dasarnya merupakan para peserta yang sebelumnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK, namun belum berhasil mendapatkan formasi penuh waktu akibat keterbatasan kuota dan kapasitas anggaran daerah.
“Mereka tidak lulus di formasi PPPK penuh waktu, dengan catatan bahwa mereka telah mengikuti seleksi dan terdata tapi belum mempunyai formasi. Jadi ditempatkan di paruh waktu sambil menunggu formasi tersedia dan kemampuan anggaran tentunya,” Pungkas Ramdhoni.
Dengan adanya kondisi ini, BKPSDM PPU mengimbau kepada seluruh OPD dan pegawai untuk tetap bekerja secara maksimal sesuai tugas pokok masing-masing sambil menunggu regulasi resmi penataan kepegawaian dari BKN diterbitkan.
adv







