Cegah Tumpang Tindih Penerima, Dinas Pertanian PPU Libatkan Pemdes Verifikasi Data Petani Miskin

PENAJAM – Proses penyaluran bantuan program penanggulangan kemiskinan (Gulkin) di Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerapkan sistem penyaringan data yang berlapis. Kebijakan ini diambil agar bantuan pemerintah tidak jatuh ke tangan warga yang tidak berhak menerimanya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian PPU, Gunawan, menjelaskan bahwa pihaknya tidak menerima usulan nama secara mentah-mentah. Penentuan calon penerima manfaat wajib berpedoman pada basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diselaraskan dengan data Dinas Sosial.

“Kita mengacu pada data P3KE yang diselaraskan melalui data DTKS, yang sekarang menjadi data DTSEN. Namun demikian, data itu kita verifikasi melalui Dinas Sosial. Nanti dari Dinas Sosial mengeluarkan BNBA-nya, datanya bahwasanya si A sesuai, si B tidak sesuai,” ujar Gunawan, (13/11/26).

Setelah mengantongi daftar nama dan alamat (BNBA) yang valid dari Dinas Sosial, Dinas Pertanian kemudian menyurati pemerintah desa setempat. Keterlibatan kepala desa dan perangkatnya dinilai mutlak karena mereka yang paling memahami kondisi ekonomi warga secara nyata di lapangan.

Hasil verifikasi dari pemerintah desa tersebut bahkan menemukan adanya penurunan jumlah petani miskin dari tahun ke tahun di PPU. Dari awalnya tercatat 64 orang dalam data pusat, setelah disaring berulang kali kini mengerucut menjadi 21 orang ditambah dua warga usulan layak dari desa.

“Yang saya khawatirkan terjadi tumpang tindih penerima manfaat, makanya prosesnya kita urai saja, artinya nanti tepat sasaran dan tidak menjadi polemik. Sekarang Surat Keputusan (SK) penerimanya sudah kita tetapkan karena berkasnya sudah lengkap,” tegas Gunawan.

Tertib administrasi yang dijalankan oleh Dinas Pertanian PPU ini diharapkan menjadi standar baku penyaluran bantuan sosial di daerah.

“Pemerintah desa kami minta tetap jujur dalam memberikan surat keterangan status profesi warga agar program pengentasan kemiskinan berjalan adil,” pungkas Gunawan.

ADV




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *