PENAJAM,- Anggota DPRD PPU, Mahyuddin, mempertanyakan efektifitas penggunaan dana hibah yang telah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU untuk mendukung pelaksanaan Pilkada. Mahyuddin menyoroti kualitas dan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai kurang optimal.
“Saya melihat banyak kekurangan dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada kali ini. Kualitas APK yang kurang baik dan penempatan yang tidak strategis membuat kampanye menjadi kurang efektif,” ujar Mahyuddin Jumat (15/11/2024).
Mahyuddin juga menyayangkan kurangnya perlakuan yang sama terhadap seluruh pasangan calon (paslon).
“Seharusnya semua paslon mendapatkan perlakuan yang sama dan fasilitas yang memadai untuk melakukan kampanye,” tegasnya.
Selain kualitas APK, Mahyuddin juga mempertanyakan transparansi dalam penggunaan dana hibah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana hibah tersebut digunakan.
Namun, Mahyuddin tetap meminta KPU untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan kampanye dan memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada publik mengenai penggunaan dana hibah.
“Kami berharap agar Pilkada PPU dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Untuk itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari semua pihak, termasuk DPRD,” pungkasnya
