PENAJAM – Gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus bergulir. Komisi III DPRD PPU menunjukkan perhatian besar terhadap langkah ini, dengan menekankan pentingnya membangun ekosistem yang solid bagi koperasi agar tidak gagal seperti banyak contoh sebelumnya.
Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, mengungkapkan bahwa beberapa desa telah memulai proses musyawarah desa (musdes) sebagai tahap awal pembentukan koperasi. Namun, menurutnya, keberhasilan koperasi tidak bisa hanya bergantung pada niat baik dan suntikan modal awal dari pemerintah.
“Kalau hanya dibentuk lalu diberi pinjaman, itu belum cukup. Kita perlu memikirkan bagaimana koperasi ini bisa bertahan dan berkembang. Salah satu ide yang kami sampaikan adalah perlunya pusat belanja koperasi, yang disediakan dan difasilitasi pemerintah,” kata Sariman Senin (19/5/2025)
Sariman menjelaskan bahwa keberadaan pusat distribusi ini penting untuk memastikan harga bahan kebutuhan pokok atau barang dagangan lainnya tetap kompetitif. Jika setiap koperasi desa berbelanja secara terpisah, dikhawatirkan mereka akan kalah bersaing dengan jaringan ritel modern.
“Misalnya koperasi punya unit usaha jual beli sembako, lalu mereka belanja sendiri-sendiri ke tempat yang berbeda, tentu tidak efisien. Kami ingin harga yang bisa bersaing, agar koperasi tidak jalan di tempat,” ujarnya.
Tak hanya untuk sektor perdagangan, konsep yang sama diusulkan untuk koperasi yang bergerak di bidang kesehatan seperti apotek atau gerai obat. Komisi III mengusulkan agar ada distributor utama yang ditunjuk pemerintah untuk mendistribusikan pasokan ke koperasi-koperasi desa.
“Kami ingin koperasi yang tidak hanya berdiri secara administratif, tapi juga punya daya saing nyata. Harus dipikirkan sistem pendukungnya sejak awal,” tegas Sariman.
Komisi III DPRD PPU berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar Koperasi Merah Putih benar-benar memberi dampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
