Penajam – Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang mahal, namun sangat penting dan tak bisa ditawar. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, saat menyampaikan pandangannya terkait anggaran dan perhatian terhadap sektor pendidikan.
Menurutnya, pendidikan bukanlah sesuatu yang bisa diperlakukan “kulit-kulit” atau setengah hati. Jika benar-benar ingin menjadikan pendidikan sebagai garda terdepan pembangunan bangsa, maka harus diikuti dengan dukungan anggaran yang kuat dan berkelanjutan.
“Pendidikan itu mahal. Tapi wajar, karena ini investasi jangka panjang. Jangan tanggung-tanggung. Kalau memang kita ingin bangsa ini maju, maka berapapun biaya pendidikan, harus diberikan sesuai kebutuhan,” tegas Thohiron Jumat (20/6/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD. Namun dalam praktiknya, angka tersebut seringkali belum cukup untuk menjawab semua persoalan di lapangan.
“Kalau 20% masih kurang, ya ditambah. Mau 30% atau 50%, kalau memang itu demi membangun bangsa, tidak masalah. Yang penting tidak ada lagi guru yang masih bingung besok mau makan apa atau bagaimana membayar biaya sekolah anaknya,” ujarnya.
Thohiron menyoroti kondisi guru yang kerap masih menghadapi tekanan ekonomi, padahal mereka adalah ujung tombak pembangunan SDM. Ia menilai hal ini sebagai situasi yang tidak boleh terus dibiarkan.
“Jangan sampai ada anak guru yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya guru. Ini ironis, dan tidak boleh terjadi,” tegasnya lagi.
Meskipun saat ini pendidikan di Kabupaten PPU dan Provinsi Kalimantan Timur sudah digratiskan, ia mengingatkan bahwa masih ada biaya-biaya lain yang ditanggung keluarga, seperti biaya hidup, kos, transportasi, dan kebutuhan harian siswa.
Oleh karena itu, menurutnya, solusi yang paling mendasar adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau masyarakat penghasilannya sudah cukup, mereka tidak akan repot-repot minta bantuan pemerintah. Jadi kuncinya ya menaikkan income warga,” pungkasnya.
