PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin menjelaskan poin-poin penting dari rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat tersebut juga membahas persiapan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti program pemerintah yang dinilai belum maksimal, termasuk hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Raup Muin menyampaikan bahwa ada beberapa item temuan BPK yang akan ditindaklanjuti. Ia menegaskan adanya kemajuan signifikan, terutama karena PPU telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Ada beberapa item nanti bisa dicek, apa-apa saja temuan-temuan. Saya pikir ada kemajuan, apalagi kita ini sudah WTP. Dan anggaran itu temuan tetap ada, tetapi tidak signifikan,” ujarnya, Senin (23/6/2025) usai memimpin rapat paripurna.
Ketika ditanya mengenai pencapaian target, Raup Muin dengan tegas menyatakan bahwa target telah tercapai.
“Mencapai target, karena kita mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kalau dulu kan Wajar Dengan Pengecualian. Ini Tanpa Pengecualian, berarti ada progres yang cukup signifikan,” jelasnya.
Mengenai nilai anggaran dari temuan BPK, Raup Muin menyebutkan bahwa jumlahnya tidak sampai Rp 1 miliar. Hal ini semakin memperkuat klaim adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk diketahui, hari ini DPRD PPU telah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna ini dihadiri para anggota DPRD PPU, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, para Asisten, kepala dinas, kepala SKPD, Kepala Desa, serta pejabat terkait lainnya.
Penulis: Ayu
