PENAJAM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah dan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam pandangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pandangan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Senin (23/6/2025).
Roman Rading, anggota DPRD dari Fraksi PKS, menyampaikan bahwa orientasi belanja pemerintah daerah ke depan harus lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.
“Belanja seremonial dan program yang tidak berkelanjutan sebaiknya dialihkan ke sektor yang betul-betul dibutuhkan masyarakat,” tegas Roman.
Selain itu, Fraksi PKS juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi anggaran. Menurut Roman, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana daerah digunakan. Untuk itu, ia mendorong agar Pemkab PPU aktif membangun komunikasi publik melalui kanal resmi dan menyajikan laporan anggaran secara berkala.
Lebih lanjut, Fraksi PKS menyoroti mulai menurunnya semangat pemberdayaan ekonomi lokal karena banyak agenda kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan di wilayah PPU.
“Padahal fasilitas hotel dan pertemuan di daerah kita cukup memadai. Jangan biarkan semangat pemberdayaan lokal yang telah dibangun justru meredup,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya sistem meritokrasi dalam pengisian jabatan tinggi pratama yang saat ini banyak kosong. Mereka meminta agar proses seleksi tidak hanya formalitas semata.
“Kami tidak ingin pejabat dipilih hanya karena kepentingan pragmatis. Pilihlah yang benar-benar kompeten melalui hasil asesmen,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk serius merealisasikan pemekaran desa dan kecamatan, serta memastikan belanja daerah berpihak pada kepentingan publik. Fraksi PKS berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif.
