PENAJAM — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan optimis dapat memenuhi target penerimaan retribusi sebesar lebih dari Rp8 miliar dari Pelabuhan Buluminung pada tahun anggaran 2025.
Hingga pertengahan tahun ini, realisasi retribusi yang telah masuk ke kas daerah tercatat mencapai sekitar Rp3 miliar atau setara 40 persen dari total target yang ditetapkan.
Meski belum separuhnya, Dishub menilai tren penerimaan masih sesuai proyeksi dan berpeluang besar meningkat di semester kedua.
Kepala Dishub PPU, Alimuddin, mengatakan bahwa proses pemungutan retribusi berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menilai pola capaian tahun ini cenderung stabil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Realisasi retribusi saat ini berada di angka 40 persen. Sama seperti pola tahun lalu, pelaksanaan berjalan baik dan kondusif,” ujar Alimuddin, Selasa (22/7/2025).
Penerimaan retribusi pelabuhan ini sebagian besar berasal dari aktivitas bongkar muat komoditas industri, khususnya minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), yang menjadi penyumbang dominan. Komoditas batu bara juga tercatat memberikan kontribusi signifikan.
Sementara itu, sektor lainnya seperti layanan kapal sandar masih memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total retribusi. Meski demikian, Dishub tetap mengakomodasi seluruh bentuk layanan yang berpotensi menambah PAD dari sektor pelabuhan.
Alimuddin menambahkan bahwa dana retribusi yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah, termasuk peningkatan pelayanan publik.
Ia berharap, sebagian hasil retribusi tersebut dapat diarahkan untuk memperbaiki fasilitas di kawasan pelabuhan.
“Pelaku usaha tentu berharap pelayanan yang sepadan dengan retribusi yang mereka bayarkan. Karena itu, perlu ada perbaikan fasilitas agar nilai manfaatnya kembali ke pengguna jasa,” tuturnya.
Ia menilai bahwa kualitas infrastruktur pelabuhan harus ditingkatkan agar pendapatan dari sektor tersebut tidak stagnan.
Jika tidak ada peningkatan pelayanan, maka upaya optimalisasi penerimaan retribusi juga berpotensi mengalami hambatan.
“Kalau pelabuhannya tidak berkembang, sementara kita dorong peningkatan pendapatan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Pelayanan harus ikut diperbaiki,” pungkasnya.
