PENAJAM — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka Penajam Paser Utara (PPU) berencana melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang selama ini belum terkelola dengan baik. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi sumber air yang ada tanpa harus menambah jumlah karyawan PDAM yang dapat melampaui ketentuan.
Menurut Dirut Perumda Danum Taka, Abdul Rasyid, ada 21 titik Pamsimas di Kabupaten PPU yang sumber airnya berasal dari sumur bor. Selama ini, air dari sumur bor tersebut langsung disalurkan ke masyarakat tanpa melalui proses pengolahan.
“Selama ini air Pamsimas itu air yang tidak diolah, sedot dari perut bumi kemudian dialirkan ke masyarakat. Efeknya tinggi, besi, karena tidak ada pengolahannya,” ujar Abdul Rasyid, Kamis (14/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa kandungan besi yang tinggi ini terlihat dari endapan kuning di sekitar sumur bor. Untuk mengatasi masalah ini, PDAM akan mendampingi BUMDes dalam mengelola dan membangun sistem pengolahan air.
“Tugas PDAM nanti mendampingi BUMDes untuk bisa mengelola ini,” tegasnya.
Abdul Rasyid mengungkapkan bahwa tahap awal sudah dilewati, yaitu survei terhadap 21 Pamsimas yang ada. Tahap selanjutnya adalah pembahasan bersama dengan pihak terkait, termasuk BUMDes, Koperasi Merah Putih, kepala desa/lurah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
“Ini mau dikemanakan, karena air ini harus dikelola, dibuat sistem pengolahan,” katanya.
Ia mencontohkan keberhasilan skema ini di kawasan Bandara VVIP Talemo, di mana sebuah BUMDes sudah berhasil menjual air bersih kepada sekitar 100 pelanggan.
“Kita sudah cek di sana dan itu ternyata bisa, cuma memang belum bisa terjangkau seluruhnya karena anggaran BUMDes-nya juga terbatas jadi harus buat jaringan, pipa kan mahal,” tuturnya.
Melalui skema ini, BUMDes akan membangun jaringan perpipaan menggunakan dana dari berbagai sumber seperti koperasi, Alokasi Dana Desa (ADD), atau sumber lain. Mereka juga yang akan bertanggung jawab memungut biaya dari masyarakat.
Terkait dengan target pencapaian 80% cakupan air bersih di Kabupaten PPU pada tahun 2029, Abdul Rasyid menyebutkan beberapa upaya yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Yang pertama memang setiap tahun pemerintah daerah selalu mengalokasikan anggaran untuk bidang SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum),” jelasnya.
Beberapa proyek yang sedang berjalan antara lain:
– Pembangunan jaringan WTP (Water Treatment Plant) di Waru, Saloloang, Corong, dan Tanjung pada tahun ini.
– Pembangunan WTP berkapasitas 10 liter/detik di Waru tahun ini.
– Bantuan WTP berkapasitas 50 liter/detik di Sepaku yang baru diterima, namun jaringannya belum dibangun.
Selain itu, Abdul Rasyid menambahkan bahwa ada informasi mengenai bantuan jaringan perpipaan dari provinsi pada tahun depan. Ia juga mengusulkan penambahan jaringan perpipaan dan WTP dalam APBD 2026.
“WTP yang kita butuhkan sekarang ini di Babulu minimal 30 liter/detik, Maridan harus kita naikkan 20 liter/detik, Sotek minimal 30 liter/detik. Kenapa sedikit-sedikit? Karena jumlah penduduknya sedikit tapi yang ada belum cukup untuk meng-cover masyarakat,” pungkas Abdul Rasyid. (Adv)
Penulis: Ayu
