PENAJAM – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, Marjani, menyoroti kurangnya koordinasi dari BLK-BLK berbasis komunitas yang beroperasi di wilayahnya.
Meskipun keberadaan BLK komunitas merupakan hal positif, ketiadaan interaksi kedinasan menghambat peran pemerintah dalam pembinaan.
“Ada enam BLK komunitas, tapi kami tidak pernah mendapatkan informasi secara resmi dari mereka. Kami hanya tahu dari jalur informal,” kata Marjani, Kamis (4/9/2025).
Ia mencontohkan, baru mengetahui adanya peresmian anjungan kerja di Sepaku saat ia datang ke sana secara pribadi, bukan karena ada pemberitahuan resmi dari komunitas terkait.
Menurut Marjani, BLK komunitas seharusnya memiliki mekanisme pelaporan, terutama jika mereka menerima bantuan atau hibah dari lembaga lain.
“Sejatinya, tidak ada kewajiban bagi komunitas untuk mendapat rekomendasi dari kita, tapi seharusnya ada koordinasi. Kita hanya bisa membina jika kita tahu apa yang mereka lakukan,” tegasnya.
Kurangnya koordinasi ini juga berdampak pada program yang ditawarkan. Marjani menyebutkan bahwa beberapa BLK komunitas belum memiliki peralatan yang memadai, sehingga program yang mereka jalankan tidak optimal. Ia mendengar salah satu komunitas menerima bantuan peralatan, tetapi belum ada informasi detail mengenai jenis peralatannya, apakah itu untuk desain grafis, fotografi, atau keahlian lainnya.
“Peralatan itu harganya bisa ratusan miliar, jadi kami harus tahu apa saja yang ada. Kami harus tahu sehingga kami bisa membina,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem pembayaran untuk program kemitraan di Disnakertrans adalah sistem “bayar setelah selesai.” Ini berbeda dengan sistem hibah yang langsung diberikan di bagian Kesra, yang sering kali menjadi pilihan bagi komunitas.
Marjani berharap ke depannya, komunikasi antara BLK komunitas dan Disnakertrans bisa terjalin lebih baik.
“Kita tidak akan mengintervensi, tapi kita punya kewajiban untuk membina. Jika mereka mau maju, sampaikanlah kepada kami,” pungkas Marjani, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah dan komunitas untuk mewujudkan SDM PPU yang berkualitas.(Adv)
Penulis: Ayu
