PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengusulkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pendekatan kedaerahan.
Program ini dirancang tanpa menunggu bantuan dari pusat, melainkan dijalankan secara mandiri melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Durajat, menyebut langkah ini menjadikan PPU pelopor pelaksanaan MBG Mandiri di Kaltim.
“Di Kalimantan Timur belum ada daerah yang melaksanakan MBG Mandiri. Semua masih ditangani Badan Gizi Nasional (BGN) melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di titik-titik tertentu. PPU akan menjadi yang pertama mencanangkannya,” ujar Durajat, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara memang memiliki program bantuan makanan di sekolah, tetapi sifatnya hanya tambahan gizi, bukan program makan bergizi gratis secara menyeluruh.
Sementara itu, MBG Mandiri di PPU digagas dengan dukungan lintas instansi, melibatkan Dinas Kesehatan, Disdikpora, komite sekolah, serta kantin sekolah sebagai pelaksana utama di lapangan.
“Kami tengah menunggu hasil evaluasi rancangan peraturan bupati terkait konsep ini, apakah disetujui atau tidak. Jadi juknisnya belum bisa kami susun,” jelas Durajat.
Ia menilai, program MBG yang ditangani BGN pusat sejatinya sudah tersusun baik, mulai dari teknis penyajian hingga sertifikasi dapur dan tim pelaksana. Namun, pelaksanaannya masih terbatas pada titik-titik tertentu dan belum menjangkau seluruh siswa.
“Bagus sekali, hanya memang belum menyasar semua siswa secara langsung. Karena itu, MBG Mandiri diharapkan bisa mengcover yang belum tersentuh program pusat, sehingga distribusi dan pemerataan gizi bisa lebih cepat,” tuturnya.
Durajat memastikan, dari sisi pendanaan program ini sudah siap. Hanya saja, sejumlah hal teknis masih perlu dimatangkan, terutama yang berkaitan dengan standar kesehatan di kantin sekolah.
“Anggaran sudah siap. Nantinya pelaksanaannya dilakukan di lingkungan sekolah, dengan komite mengatur bahan dan kantin menjadi pusat distribusi makanan. Tapi kami masih akan mendiskusikan soal kelayakan kantin, standar kesehatan, dan kesiapan penyajiannya,” pungkasnya.(adv)
