PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti perlunya proyek ikutan di wilayah sekitar IKN dan mendesak adanya diskresi finansial dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab PPU, Nicko Herlambang, mengungkapkan bahwa kritik yang disampaikan sebelumnya oleh Bupati PPU bertujuan untuk mengutarakan fakta bahwa pembangunan proyek utama di IKN seharusnya diiringi dengan proyek pendukung di wilayah mitra.
Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dengan adanya IKN.
”Seharusnya ketika ada suatu project utama yang dibangun di IKN berkaitan dengan fasilitasi pembangunan IKN, harusnya ada project ikutan di wilayah sekitar supaya masyarakat juga happy,” ujar Nicko (24/10/25).
Nicko mencontohkan masalah rusaknya jalan-jalan kecil yang menjadi kewenangan Pemda, seperti jalan dari pelabuhan atau jalan di lokasi bleaching plan, akibat mobilitas tinggi proyek IKN. Kondisi ini menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU yang terbatas.
”Jalan-jalan ini kan jalan yang menjadi kewenangan Pemda, sementara Pemda sampai saat ini tidak ada diskresi terkait dengan finansial,” tegasnya.
Menurut Nicko, tidak mungkin Pemerintah Daerah tidak membangun kembali jalan-jalan yang rusak tersebut tanpa dibekali pendanaan yang cukup.
Oleh karena itu, Pemkab PPU menekankan bahwa porsi dan tanggung jawab finansial harus cukup jelas antara PPU dan IKN.
Hal ini penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur lokal yang rusak dapat segera diperbaiki dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kecamatan-kecamatan yang berada di luar wilayah administrasi IKN. (Adv)
Penulis : Ayu
