PENAJAM — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Waris Muin, dengan tegas menyoroti masalah kedisiplinan para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap perilaku sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan lurah yang dinilai sering mengabaikan atau tidak menghormati undangan acara resmi pemerintah tanpa alasan yang jelas.
Menurut Waris Muin, kehadiran dalam setiap agenda resmi pemerintah bukanlah semata-mata tuntutan kehadiran fisik, melainkan sebuah indikator kuat dari profesionalitas dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang mengemban amanah publik.
”Kedisiplinan dalam menghadiri kegiatan bukan hanya soal hadir atau tidak hadir, tetapi cerminan profesionalitas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintahan,” tegas Waris Muin (21/11/25).
Wabup PPU itu menyayangkan masih adanya pejabat yang terkesan menganggap remeh undangan resmi. Padahal, banyak kegiatan, seperti sosialisasi atau rapat koordinasi, memiliki nilai strategis yang vital dalam upaya menambah pengetahuan, memperkuat tali koordinasi, dan meningkatkan sinergi antarinstitusi di daerah.
”Padahal, kegiatan seperti sosialisasi tersebut memiliki tujuan penting dalam menambah wawasan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan sinergi antarinstansi,” ujarnya.
Waris secara jelas menyebutkan bahwa praktik ketidakhadiran yang terjadi seringkali tanpa adanya pemberitahuan resmi.
“Tidak datang, tidak memberikan pemberitahuan sedang di luar daerah atau alasan lain, bahkan tanpa izin. Seharusnya kan memberikan surat supaya saling menghargai,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan resmi pemerintah merupakan bagian integral dari upaya kolektif (kerja sama) dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ketidakhadiran tanpa perwakilan resmi merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi.
”Yang namanya kegiatan itu otomatis bagian dari kerja sama. Jadi kalau ada rapat atau kegiatan yang diundang, tapi tidak hadir atau tidak mengutus perwakilan, saya tegaskan itu tidak bisa ditoleransi,” katanya dengan nada tegas.
Wakil Bupati Waris Muin menggarisbawahi bahwa setiap kegiatan resmi, baik yang bersifat internal maupun yang menghadirkan narasumber dari luar daerah, mutlak harus dihadiri oleh pemangku jabatan terkait, atau setidaknya diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk secara resmi.
Ia juga mengungkapkan bahwa masalah mangkirnya pejabat ini bukan insiden tunggal. Ketidakhadiran tanpa ada keterangan resmi sudah terjadi berulang kali dalam berbagai agenda pemerintahan yang ia hadiri.
”Ini sering terjadi. Saya sudah sampaikan berulang kali. Sudah tiga atau empat kali, dan hari ini mungkin sudah yang kelima. Nanti kami akan panggil dan tindak lanjuti dengan laporan,” janji Waris Muin.
Dalam rangka menanamkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap seluruh aparatur, Waris Muin menjelaskan bahwa ia selalu melakukan pemeriksaan ketat terhadap daftar hadir peserta di setiap acara.
Bahkan, untuk memastikan tidak ada yang terlambat, ia mengambil tindakan inisiatif dengan menutup pintu saat acara resmi dimulai.
”Setiap ada kegiatan pasti saya lihat daftar hadirnya. Bahkan, pintu saya tutup saat acara dimulai agar tidak ada yang datang terlambat. Ini untuk menanamkan kedisiplinan,” jelasnya.
Waris Muin menutup pernyataannya dengan mengingatkan para pejabat bahwa esensi dari kepemimpinan adalah sikap saling menghargai dan bertanggung jawab.
“Kita ini pimpinan bukan mau dihormati seutuhnya, tapi saling menghargai,” tutupnya.
berharap seluruh jajaran Pemkab PPU, termasuk OPD, camat, dan lurah, dapat menunjukkan respek yang lebih besar terhadap setiap jadwal dan undangan resmi yang telah ditetapkan. (Adv)
Penulis : ayu
