Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa pembahasan terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah masih berlangsung intensif di internal DPRD bersama TAPD dan Bappeda. Menurunnya pendapatan daerah menjadi alasan utama legislatif melakukan pendalaman lebih jauh sebelum menyepakati rancangan APBD tahun depan.
Ananda menjelaskan bahwa penurunan pendapatan mengharuskan DPRD menelusuri kembali setiap potensi penerimaan daerah agar bisa dioptimalkan.
Ia menekankan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada pendapatan, tetapi juga sedang mengevaluasi skala dan efektivitas belanja.
“Pendapatan kita berkurang, jadi kita harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, seluruh program prioritas tetap harus berjalan, namun penyesuaian kemungkinan dilakukan pada besaran atau volume kegiatan agar keseluruhan kebijakan tetap sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Kita akan bahas terkait belanja juga, karena semua programnya harus bisa berjalan. Mungkin volume-volume-nya saja nanti yang akan disesuaikan,” kata Ananda.
Di tengah proses pembahasan itu, berkembang persepsi bahwa Fraksi PDI Perjuangan disebut-sebut sebagai fraksi yang paling tegas dalam menyikapi rancangan APBD.
Menjawab hal tersebut, Ananda menegaskan bahwa sikap fraksinya murni didasari pertimbangan agar alokasi anggaran tidak keluar dari prinsip keberpihakan kepada masyarakat.
“Pokoknya kita masih dalam tahapan rapat dengan TAPD dan Bappeda mengenai pendapatan dan juga belanja. Intinya jangan sampai belanja yang sudah diprogramkan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Kalimantan Timur,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim)
