Ket. Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba.
Samarinda — Kasus kekerasan terhadap anak yang kembali mencuat di sejumlah daerah di Kalimantan Timur memantik keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif.
Komisi IV DPRD Kaltim menilai bahwa meningkatnya insiden tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus individual, melainkan gejala yang menunjukkan rapuhnya kondisi psikososial sebagian keluarga.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menjelaskan bahwa beberapa kasus yang ditangani belakangan ini bahkan memperlihatkan keterlibatan orang tua sebagai pelaku utama.
Kondisi tersebut, menurutnya, menandakan adanya faktor laten yang tidak terjangkau oleh sistem pencegahan dan pemantauan saat ini.
Ia menyebut bahwa tindakan ekstrem, termasuk dugaan pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung harus diperlakukan sebagai alarm bahwa deteksi dini persoalan mental di tingkat keluarga masih sangat lemah.
“Jika sampai seorang orang tua kehilangan kontrol hingga mencederai atau menghilangkan nyawa anaknya, kita harus melihat itu sebagai gejala serius,” ujarnya, Jum’at (5/12/2025).
Selain persoalan mental yang tak terdiagnosis, H. Baba menyebut faktor tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pola asuh yang tidak adaptif turut menjadi pemicu.
Ia menilai, respons yang diberikan selama ini masih terlalu fokus pada proses hukum, sementara aspek kejiwaan pelaku maupun korban kerap terabaikan.
“Banyak orang tua tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola emosi. Di sisi lain, mereka juga kurang mengenal cara menghadapi perilaku anak yang menantang,” katanya.
Ia menambahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya membutuhkan bantuan tenaga profesional sejak lama namun tidak mendapat akses.
Menurutnya, edukasi tentang pola asuh modern juga masih minim. Banyak orang tua, lanjut dia, tetap menggunakan pendekatan keras yang sudah tidak relevan dengan perkembangan psikologi anak saat ini.
“Masalahnya bukan hanya perilaku anak, tetapi sejauh mana orang tua memahami batas kemampuan mereka sendiri,” tambahnya.
Komisi IV pun mendorong pemerintah daerah memperkuat layanan konseling keluarga dan memperluas sosialisasi kesehatan mental hingga ke unit terkecil masyarakat.
Bagi H. Baba, kolaborasi antara dinas terkait, sekolah, puskesmas, hingga lembaga perlindungan anak menjadi kunci untuk menghentikan lingkaran kekerasan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan mekanisme pencegahan yang mudah dijangkau akan memberi ruang bagi keluarga untuk mencari bantuan sebelum konflik berkembang menjadi tindakan brutal.
“Pemerintah harus hadir dengan layanan yang nyata, terutama bagi keluarga yang sedang berada dalam tekanan,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
