Ket. Foto: Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.
Samarinda — Pemangkasan anggaran pada Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) kembali memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian dalam perencanaan belanja pada tahun mendatang.
Meski demikian, sejumlah agenda strategis yang menyangkut pelayanan fundamental publik diklaim tetap berjalan, termasuk program kesehatan dan pendidikan gratis melalui Gratis Pol.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan bahwa prioritas tersebut tidak bisa serta-merta dikesampingkan hanya karena keterbatasan fiskal.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan kategori program esensial yang wajib dipertahankan, sekalipun dilakukan penyesuaian pada skala pelaksanaan.
“Sekalipun anggaran mengalami rasionalisasi, program yang menjadi fokus utama pemerintah tetap dijalankan. Semua OPD diarahkan untuk menyesuaikan kegiatan dengan skala prioritas,” lanjut Salehuddin, Sabtu (6/12/2025).
Ia menekankan bahwa aspek pelayanan langsung kepada masyarakat menjadi dasar dalam penyusunan ulang program.
Dengan demikian, anggaran yang tersisa dapat dialihkan untuk mendukung sektor yang dinilai paling mendesak, terutama layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Prinsip efisiensi, lanjutnya, menjadi kunci agar pelaksanaan program tidak berhenti di tengah jalan meski ruang belanja semakin terbatas.
DPRD juga membuka ruang evaluasi berkala guna memastikan penggunaan anggaran benar-benar mengarah pada prioritas yang disepakati.
Salehuddin menilai, pengawasan terhadap realisasi program akan menentukan seberapa besar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat pada situasi fiskal yang menantang.
“Yang penting, program yang langsung berdampak kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, tetap berjalan. Ini menjadi komitmen kami untuk memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim)
