Ket. Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry
Samarinda – Di tengah penurunan APBD dan berkurangnya ruang fiskal daerah, DPRD Kaltim kembali menempatkan isu sumber daya manusia sebagai variabel paling menentukan keberlanjutan pembangunan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut orientasi pembangunan saat ini tidak cukup hanya memperbaiki infrastruktur dan investasi fisik, tetapi harus mengubah arah pembangunan menuju peningkatan kapasitas manusia.
“Kita tidak dapat terus mengandalkan sumber daya alam yang sifatnya tidak terbarukan. Kalau Kaltim ingin masa depan ekonomi yang stabil, maka penguatan kualitas SDM harus menjadi perhatian utama,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Di level kebijakan, Sarkowi menyoroti bahwa indikator pendidikan sebenarnya sudah menjadi bagian dari prioritas, terutama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun ia menilai hasilnya belum mencerminkan kemampuan daerah yang sangat kaya dari sisi pendapatan.
Menurut dia, program pendidikan seperti Gratispol patut diapresiasi karena membuka akses kuliah lebih luas bagi warga daerah.
Tetapi skema penyalurannya kemudian berubah akibat kendala regulasi perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Perubahan itu tidak dianggap sebagai kemunduran, melainkan penyesuaian teknis.
“Mahasiswa itu warga kita. Tapi kampus berada dalam otoritas pusat, sehingga pemprov harus mencari cara agar bantuan tetap bisa diberikan tanpa melanggar aturan,” lanjutnya.
Penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun ikut membuat sebagian opsi pendidikan harus melalui penyaringan ketat.
Sarkowi menyebut bahwa ruang fiskal tidak hanya dibutuhkan untuk pendidikan, tetapi juga infrastruktur, bantuan sosial, dan penguatan lingkungan.
“Jadi kita juga harus realistis,” tegasnya.
Dalam perjalanannya, muncul kritik publik mengenai kriteria penerima bantuan, hingga perdebatan seputar efektivitas program pendidikan.
Sarkowi menilai, sebagian kegaduhan berasal dari komunikasi pemerintah yang belum memanfaatkan kanal informasi secara memadai.
“Sudah saya sampaikan dalam rapat, pola sosialisasi harus diperbaiki. Tidak cukup hanya poster atau seremoni,” tuturnya.
Ia mendorong pemerintah menggunakan saluran digital agar informasi dapat menjangkau publik secara langsung.
Dari aspek keberlanjutan pembangunan, Sarkowi melihat bahwa program pendidikan justru menjadi ujian pertama bagi komitmen pemerintah memperbaiki kualitas manusia.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak memberi penilaian tergesa-gesa sebelum melihat implementasinya secara menyeluruh.
“Kalau program belum berjalan utuh tetapi sudah diperdebatkan berlebihan, kapan kebijakan ini bisa berkembang? Kita awasi, tetapi beri kesempatan pemerintah bekerja,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
