PENAJAM — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus dimatangkan oleh pemerintah daerah. Berbagai persiapan administrasi dan teknis digenjot agar proyek pendidikan ini bisa segera berjalan sesuai rencana.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ainie, menjelaskan bahwa persiapan pembangunan ini sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk penyediaan lahan seluas kurang lebih 6,7 hektare. Tanah tersebut dipastikan sudah mengantongi sertifikat atas nama negara.
Namun saat ini pihak pengelola masih harus menunggu dua hal penting sebelum masuk ke tahap fisik, yakni finalisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta perencanaan tata letak dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tahapan ini dinilai sangat penting agar pelaksanaan di lapangan tidak salah langkah.
“Proses perencanaan ini sangat penting supaya pekerjaan di lapangan, seperti land clearing atau pembersihan lahan serta cut and fill, bisa disesuaikan secara presisi dengan kondisi asli di lokasi. Langkah ini kita ambil untuk menghindari kesalahan kerja,” ujar Ainie saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026).
Ia merinci, penyusunan dokumen AMDAL ini melibatkan kerja sama lintas instansi yang cukup padat. Koordinasi dijalin bersama Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Koordinasi dengan berbagai instansi terkait ini sangat kami perhatikan agar semua aturan terpenuhi dan tidak ada aturan yang terlewat,” tambahnya.
Dari segi kondisi fisik, lahan seluas 6,7 hektare yang disiapkan itu sudah melalui tahap survei dan pengukuran batas langsung oleh tim dari Kementerian PU. Berdasarkan hasil peninjauan, topografi lahan terpantau agak miring dan bentuknya tidak persegi.
Menanggapi hal tersebut, Ainie memastikan kondisi kontur tanah tidak menjadi masalah besar karena akan disesuaikan secara teknis dengan desain tata letak bangunan.
“Topografi lahan yang miring dan tidak persegi itu nanti akan disesuaikan secara teknis dengan tata letak bangunan fasilitas sekolah, supaya pemanfaatan ruang belajar, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya tetap bisa tertata secara optimal,” jelasnya.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini sendiri merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses pendidikan yang layak.
“Fasilitas ini nantinya diproyeksikan untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak yang terpaksa putus sekolah agar bisa kembali mengenyam pendidikan dengan fasilitas yang memadai,” pungkas Ainie.
