PENAJAM – Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Upaya mencari jalan keluar terbaik dibahas secara mendalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Danum Taka.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama Perumda Danum Taka, Abdul Rasyid, Menjelaskan mengenai kondisi terkini cadangan air baku yang semakin menipis, sekaligus memaparkan langkah-langkah darurat yang tengah disiapkan untuk menyelamatkan pasokan air bagi masyarakat.
Tekanan terhadap ketersediaan air bersih di PPU bermula dari menyusutnya debit air secara drastis di Waduk Sungai Lawe-Lawe yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan utama.
“Penurunan volume air yang cukup parah ini memaksa pihak pengelola air bersih berpacu dengan waktu untuk mencari sumber-sumber alternatif demi memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Penajam,” ujar rasyid,(7/9/26).
Menanggapi situasi darurat ini, sebelumnya sempat muncul usulan alternatif dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syarifudin, menyarankan agar Perumda melakukan penarikan air baku dari Sungai Tunan atau sejumlah aliran sungai lain yang ada di wilayah PPU.
Abdul Rasyid secara tegas menjelaskan bahwa opsi pemanfaatan Sungai Tunan belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena terbentur oleh dua kendala utama, yakni faktor teknis di lapangan dan keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Secara teknis, air di Sungai Tunan belum bisa langsung diolah karena kondisinya yang belum layak konsumsi. Abdul Rasyid menguraikan bahwa aliran air di sungai tersebut terpengaruh oleh intrusi atau masuknya air laut ke daratan.
“Kalau di Sungai Tunan itu kita harus membangun bendungan dulu karena itu instruksi air laut. Kalau lihat ke bawah di jembatan, itu bukan air murni tawar, tapi air payau, campuran air tawar dengan air laut,” jelas Rasyid.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa teknologi pengolahan yang dimiliki saat ini belum dirancang untuk langsung mengolah air payau tersebut.
“Jika pemerintah ingin memanfaatkan potensi air di Sungai Tunan, titik pengambilan air harus ditarik sejauh lima kilometer ke arah hulu, dan wajib diikuti dengan pembangunan bendungan baru,” Kata Rasyid.
Dengan kondisi keuangan atau fiskal daerah yang terbatas saat ini, anggaran untuk membiayai infrastruktur skala besar tersebut belum memungkinkan.
Perumda Danum Taka harus mengambil keputusan taktis demi menjaga agar keran air masyarakat tidak benar-benar kering.
Untuk jangka pendek, pihak pengelola terpaksa hanya mengandalkan pasokan air dari wilayah-wilayah penyangga yang terpantau masih memiliki sisa cadangan air, seperti di Kecamatan Waru dan Babulu. Wilayah-wilayah ini menjadi andalan sementara untuk mendistribusikan air bersih ke titik yang membutuhkan.
“solusi jangka pendek ini pun sangat bergantung pada kondisi cuaca ke depan. Khusus untuk wilayah Babulu, cadangan air yang ada diperkirakan tidak akan bertahan lama dan bisa berada di ambang krisis apabila gelombang cuaca panas terik terus menerus melanda daerah tersebut tanpa ada pasokan hujan yang memadai,” Pungkas Rasyid.
