PENAJAM — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengambil langkah strategis guna mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah membagi proses rekonsiliasi pekerjaan ke dalam dua tahap waktu penyelesaian.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa pembagian ini dilakukan agar penataan administrasi berjalan lebih tertib sekaligus memastikan setiap pekerjaan yang telah rampung dapat segera masuk dalam proses pencatatan keuangan.
Kegiatan yang selesai dikerjakan hingga akhir Oktober dimasukkan dalam rekonsiliasi tahap pertama. Sementara itu, pekerjaan yang baru rampung pada akhir November akan ditindaklanjuti melalui rekonsiliasi tahap kedua yang dijadwalkan pada awal Desember 2026.
“Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penataan administrasi sekaligus memastikan pekerjaan yang telah selesai segera masuk dalam proses pencatatan,” ujar Muhajir, Selasa (10/11/2026).
Pemerintah Kabupaten PPU juga terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menggenjot penyelesaian kegiatan yang belum terlaksana. Kebijakan ini dinilai sangat krusial agar roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi tahun ini.
Muhajir mencontohkan, penyelesaian kewajiban utang daerah serta pelaksanaan kegiatan melalui skema pembiayaan tertentu merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelayanan publik. Menurutnya, berdiam diri di tengah keterbatasan justru akan mematikan geliat pembangunan di daerah.
“Kalau kita diam dengan kondisi yang ada, pasti pembangunan juga tidak ada yang jalan. Pemerintahan akan stagnan karena kita tidak melakukan kegiatan seperti itu,” tegasnya.
Di sisi lain, peluang peningkatan realisasi keuangan daerah masih terbuka lebar. Pemerintah daerah berharap adanya tambahan dana dari pemerintah pusat, termasuk alokasi dana kurang bayar, yang nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembayaran berbagai kegiatan yang telah berjalan.
“Dengan adanya skema pembiayaan yang fleksibel dan terukur, pemkab optimis pengelolaan keuangan daerah dapat tetap dijaga sesuai dengan ketersediaan kemampuan anggaran yang ada,” Pungas Muhajir.
adv







