PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mematangkan persiapan untuk melakukan inspeksi lapangan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayahnya. Langkah strategis ini ditempuh sebagai tindak lanjut resmi setelah pemerintah daerah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui surat edaran tertanggal 27 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, mengonfirmasi bahwa jajaran pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menyikapi instruksi pusat tersebut. Dalam pelaksanaannya nanti, Satuan Tugas (Satgas) khusus yang sebelumnya sudah dibentuk di tingkat kabupaten akan diterjunkan langsung guna mengawal pemeriksaan di lapangan.
“Kami telah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Satgas yang sebelumnya dibentuk di tingkat kabupaten akan dilibatkan secara penuh dalam pemeriksaan seluruh SPPG yang ada di wilayah kita,” ujar Tohar, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan pemetaan data pemerintah daerah, terdapat total 13 titik lokasi SPPG yang masuk ke dalam daftar sasaran inspeksi di Kabupaten PPU.
Sebaran lokasi tersebut terdiri atas 12 unit SPPG berstatus reguler serta satu unit SPPG satelit yang terletak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tepatnya di Desa Jenebora.
Sebagai tahapan awal sebelum petugas turun ke lapangan, pemerintah daerah akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada setiap pengelola dapur layanan gizi.
Pemberitahuan ini sengaja diberikan agar para pengelola memiliki cukup waktu untuk menyiapkan berkas maupun kebutuhan fisik selama pemeriksaan berlangsung.
“Kami memberi jeda dengan mengirimkan pemberitahuan inspeksi terlebih dahulu. Sambil menunggu, kami memantapkan pemahaman mengenai 14 indikator agar petugas tidak perlu bertanya lagi saat pemeriksaan di lapangan,” kata Tohar.
Sambil menunggu jadwal turun lapangan tiba, jajaran Satgas terus mematangkan persepsi teknis mengenai standar penilaian. Langkah ini sangat penting agar seluruh petugas pemeriksa memiliki panduan yang seragam serta tidak mengalami kebingungan saat menilai kelayakan operasional di lokasi.
“Setelah persiapan dan penyamaan pemahaman selesai, Satgas akan melakukan pemeriksaan lapangan dan mendokumentasikan hasilnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh aturan pusat,” Pungkas Tohar.







