Penajam – Ketua DPRD PPU, Syahruddin M Noor mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan pemekaran wilayah Desa dan Kelurahan sebelum Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar difungsikan.
Pemekaran wilayah, menurut Syahruddin, seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, karena dengan adanya IKN di sepaku otomatis membuat jumlah kecamatan di PPU berkurang.
“Semoga pemerintah bisa melakukan percepatan. Karena saat IKN jadi jumlah kecamatan kita hanya tiga kecuali sepaku,” kata Syahruddin M Noor di penajam.
Politisi partai demokrat, Syahrudin berharap keseriusan pemerintah daerah untuk menyiapkan administrasi pembentukan wilayah kecamatan baru, karena sesuai aturan minimal harus lima.
“Saya terdepan untuk memperjuangkan ini. Ini adalah usulan masyarakat, dan ini menjadi kebutuhan, Kami mencoba mendorong. Kami DPRD, juga sejalan untuk mempersiapkan perdanya,” tutup Syahruddin.
Untuk diketahui, seiring dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, pengajuan usulan pemekaran desa makin hangat isunya.
