DPRD PPU Kritik Penundaan Penyaluran Beasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa

 

PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mengemukakan kritik tajam terkait penundaan penyaluran beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar di wilayah tersebut. Ia menilai bahwa lambatnya langkah pemerintah dalam menyelesaikan regulasi yang diperlukan telah berdampak negatif pada ribuan penerima beasiswa yang kini harus menunggu bantuan yang dijanjikan.

“Penundaan beasiswa ini merupakan kesalahan pemerintah yang tidak segera menyelesaikan proses regulasi. Hal ini hanya membuat mahasiswa dan pelajar terpaksa menunggu,” ujar Thohiron, Kamis (10/10/2024).

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa banyak mahasiswa yang sangat bergantung pada beasiswa ini untuk kelanjutan pendidikan mereka. Khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

Thohiron menegaskan bahwa penundaan ini tidak seharusnya terjadi. Karena proses regulasi terkait pencairan beasiswa dapat diselesaikan dalam waktu singkat, jika pemerintah bekerja dengan serius.

“Regulasi untuk pencairan beasiswa sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, seharusnya ini bisa diselesaikan dalam dua atau tiga hari,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut. “Untuk apa kita menganggarkan beasiswa jika akhirnya terus ditunda? Ini sangat merugikan para pelajar dan mahasiswa,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurut Thohiron, penundaan penyaluran beasiswa ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap urgensi kebutuhan pendidikan di PPU. Beasiswa tersebut merupakan salah satu program penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut.

Dengan adanya beasiswa, banyak mahasiswa berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada masa depan mereka dan pembangunan daerah. Namun, jika penyaluran beasiswa terus mengalami penundaan, harapan untuk mencetak SDM yang berkualitas akan sulit tercapai.

“Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan regulasi ini,” pungkasnya. (ADV)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *