Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, membantah keras tuduhan bahwa pengurangan anggaran beasiswa digunakan untuk mendukung proyek tertentu.
Ia menegaskan bahwa isu tersebut adalah fitnah tanpa bukti yang valid dan hanya bertujuan merusak nama baik institusi.
“Pengelolaan anggaran beasiswa sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan. DPRD hanya berperan menyetujui anggaran, sedangkan pelaksanaannya adalah wewenang eksekutif,” tegas Hasanuddin Mas’ud, Selasa (29/11/2024).
Hasanuddin juga menolak tudingan adanya keuntungan 10 persen dari proyek hasil pokok pikiran (Pokir) DPRD yang menyeret nama Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik dan legislatif.
Menurutnya, seluruh proses anggaran telah dilakukan secara transparan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda).
Sebagai anggota Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Balikpapan, Hasanuddin menekankan pentingnya memahami perbedaan peran antara DPRD dan eksekutif.
DPRD, katanya, bertugas menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi penggunaan anggaran, sementara eksekutif menjalankan program-program tersebut.
Ia juga meminta agar masyarakat yang ingin mengetahui aliran dana proyek Pokir mengonfirmasi langsung kepada Sekda Kaltim.
“Sekda adalah pihak yang paling berkompeten menjelaskan detail penggunaan anggaran. Jika tudingan itu benar, maka tidak hanya Pj Gubernur yang bertanggung jawab, tetapi juga Sekda dan kepala dinas terkait,” jelasnya.
Hasanuddin mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menyerap informasi dan tidak mudah termakan isu yang tidak berdasar.
Ia memastikan DPRD tetap berkomitmen menjalankan perannya dengan mendukung program-program yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
“Proyek Pokir yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat saat reses sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif dalam pelaksanaannya. DPRD hanya bertugas sebagai penghubung aspirasi warga, bukan pelaksana anggaran,” tandasnya.
