PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengembangkan potensi wisata Pantai Tanjung Jumlai. Pasalnya, pantai yang terletak di wilayah pesisir itu dinilai belum dikelola secara optimal.
Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menilai, kondisi pantai tersebut masih sangat alami, namun belum didukung dengan infrastruktur dan pengelolaan yang memadai.
“Sayang sekali, pantai ini punya daya tarik tapi belum disentuh serius oleh pemerintah. Perawatannya juga sangat terbatas,” katanya, Kamis (17/4/2025).
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama dalam pengembangan Pantai Tanjung Jumlai adalah persoalan legalitas lahan. Hingga kini, kawasan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik pemerintah, sehingga menyulitkan langkah penataan dan pengenaan retribusi dari aktivitas wisata.
“Kalau lahannya belum jadi aset pemerintah, mereka tentu tidak leluasa bertindak. Setidaknya perlu ada bagian yang dibebaskan untuk kepentingan umum seperti lahan parkir atau area publik,” ujarnya.
Jamaluddin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata. Namun, menurutnya, keterlibatan warga perlu didampingi agar pengelolaan tidak berhenti pada pola tradisional semata.
Ia mengungkapkan, rencana pembebasan lahan sebenarnya sudah lama bergulir, tetapi selalu tersendat karena belum ada kesepakatan harga antara pemerintah dan pemilik lahan. Bahkan, hasil penilaian harga dari tim appraisal pun kerap ditolak oleh warga.
“Negosiasi selalu buntu di persoalan harga. Ini yang membuat proses pembebasan lahan belum berjalan hingga sekarang,” bebernya.
Meski demikian, DPRD PPU siap memberikan dukungan penuh jika pemerintah daerah serius memasukkan program pengembangan wisata, termasuk Pantai Tanjung Jumlai, dalam rencana kerja tahun-tahun ke depan.
