PENAJAM – Meskipun pengelolaan dan pengembangan Pantai Tanjung Jumlai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melibatkan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), status lahan pantai tersebut hingga kini masih merupakan milik perorangan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata PPU, Andi Israwati Latief, melalui Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Juzlizar Rakhman, menjelaskan, belum adanya aset tanah milik pemerintah di kawasan itu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan dan penataan destinasi wisata.
“Kalau kita pikir-pikir, sepanjang itu pantai, kalau dibebaskan semua, berapa besar biayanya? Sementara kita juga sedang dalam situasi efisiensi anggaran,” kata Juzlizar.
Ia menambahkan bahwa masalah kepemilikan lahan bukan hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menuntut solusi konkret dari semua pihak, tidak hanya dari Disbudpar.
“Ini bukan cuma tugas dinas pariwisata saja. Harus dibicarakan bersama—pemerintah daerah, legislatif, dan juga pihak keuangan. Kalau memang mau memajukan pariwisata, harus ada komitmen alokasi anggaran yang jelas,” tegasnya.
Juzlizar menyayangkan, hingga saat ini, belum ada aset tanah pemerintah untuk pengembangan pariwisata yang tercatat dalam data KIA (Kartu Inventarisasi Aset). Padahal, menurutnya, aset pariwisata adalah investasi jangka panjang yang bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan, berbeda dengan sektor tambang yang suatu saat bisa habis.
“Kalau ditata dengan baik, aset wisata ini akan terus menghasilkan. Beda dengan tambang yang pada akhirnya bisa habis. Ketika habis, daerahnya juga bisa stagnan kalau tidak punya potensi lain,” tuturnya.
Ia pun mencontohkan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang berhasil menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan. “Di sana semua dinas mendukung sektor pariwisata. Maka daerah itu bisa ramai, berkembang, dan bahkan jadi pusat e-craft. Itu bisa kita tiru,” ujarnya.
Disbudpar berharap, ke depan ada kesepakatan bersama lintas sektor untuk mendorong pembebasan lahan dan menjadikan destinasi wisata seperti Pantai Tanjung Jumlai sebagai aset resmi daerah agar pengembangannya bisa lebih maksimal.
