PENAJAM – Pemerintah pusat menggagas pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Empat lokasi telah ditawarkan sebagai alternatif pembangunan, yakni lahan milik Pemprov Kaltim di Tenggarong (Kutai Kartanegara), lahan milik Pemkab Kukar, lahan milik Pemkot Samarinda, dan lahan milik Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Di PPU, Ketua Komisi II DPRD , Thohiron menyampaikan, lokasi yang paling memungkinkan berada di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam.
“Luasnya sekitar enam hektare, dan itu yang paling memungkinkan dibangun di sana,” ujarnya, Kamis (22/4/2025).
Meski menyambut baik program tersebut, Thohiron mengingatkan sejumlah aspek penting yang belum sepenuhnya jelas, termasuk struktur kelembagaan dan kurikulumnya. Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak berada di bawah Dinas Pendidikan, melainkan dikelola oleh Dinas Sosial atau Kementrian Sosial.
“Ini bukan program pendidikan yang biasa. Pemerintah sekarang punya pendekatan berbeda. Walaupun sebagian akademisi menyarankan agar memperkuat sekolah yang sudah ada, pemerintahan baru tentu membawa gagasan baru,” jelasnya.
Ia pun mempertanyakan model pendidikan yang akan diterapkan dalam program ini.
“Apakah sekolah ini hanya setara SD, atau konsep satu atap dari SD hingga SMA? Kita belum tahu polanya seperti apa,” katanya.
Lebih lanjut, Thohiron menekankan, ide pembangunan Sekolah Rakyat ini muncul dari kebutuhan mendesak akan pendidikan yang inklusif dan merata, khususnya untuk kelompok masyarakat ekstrem. Namun menurutnya, kejelasan sistem, kurikulum, dan sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
