PENAJAM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto, menekankan pentingnya peningkatan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai bentuk tanggung jawab atas status kepegawaian yang telah diberikan. Ia mengingatkan bahwa peningkatan status tidak boleh mengaburkan tujuan utama, yaitu optimalisasi pelayanan publik.
“P3K itu bukan sekadar status. Yang lebih penting adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang harus menjadi fokus,” ujar Irawan usai mengikuti rapat di Kantor DPRD PPU, Senin (26/5/2025).
Selain menyoroti kinerja, Irawan juga memberi perhatian pada persoalan penempatan P3K yang harus sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang telah dikeluarkan. Menurutnya, ketidaksesuaian penempatan bisa mengganggu tata kelola birokrasi dan menciptakan ketidakadilan.
“Penempatan yang tidak sesuai SK bisa menimbulkan persoalan baru. Ini menyangkut integritas sistem birokrasi dan kepastian hukum bagi para pegawai,” tegasnya.
Irawan juga menyampaikan komitmen DPRD dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer yang belum lulus seleksi P3K. Ia menuturkan bahwa upaya tersebut akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan instansi di tingkat pusat.
“Kami terus menjalin komunikasi, termasuk dengan BKN. Nasib tenaga honorer tetap menjadi perhatian kami, meski ini juga tergantung pada kebijakan pusat,” ujarnya.
Terakhir, ia mengajak seluruh aparatur, baik P3K maupun honorer, untuk tetap menjaga etos kerja dan semangat pelayanan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang maksimal, bukan sekadar gelar atau status. Mari kita utamakan kerja nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.
