PENAJAM – Dugaan penyelewengan pupuk subsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, mendesak agar dinas terkait segera mengambil langkah tegas terhadap kasus tersebut agar tidak mencederai kepercayaan petani terhadap program bantuan pemerintah.
Menurut informasi yang diterimanya, pupuk subsidi yang semestinya diperuntukkan bagi petani lokal justru dialihkan ke luar daerah oleh oknum tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi. Praktik ini, kata Jamaludin, merugikan petani dan mencoreng nama baik lembaga pertanian.
“Pupuk subsidi itu untuk petani kita, bukan untuk diperjualbelikan seenaknya,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPRD PPU, Senin (26/5/2025).
Meski proses hukum tengah berjalan, ia menekankan perlunya tindakan preventif dari pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa. Menurutnya, pengawasan distribusi pupuk harus diperketat, serta evaluasi terhadap kios dan mitra penyalur perlu dilakukan secara berkala.
“Dinas terkait harus memperbaiki sistem pengawasan dan distribusi. Jangan sampai bantuan dari pusat ini jadi ladang keuntungan pribadi,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong peningkatan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok tani guna menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga integritas program bantuan.
“Petani harus dilibatkan dalam pengawasan. Pemerintah juga perlu bangun dialog yang lebih terbuka agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” tutupnya.
