PENAJAM – Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD PPU pada Selasa (10/6/2025). Dalam rapat ini membahas terkait pelaksanaan program Brigade Pangan yang digagas oleh Kementerian Pertanian. Diketahui, program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong swasembada di tingkat daerah.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menjelaskan bahwa saat ini di wilayah PPU telah terbentuk sebanyak 29 brigade yang bertugas mengelola lahan pertanian seluas total 5.896 hektare. Masing-masing brigade mendapat dukungan anggaran sebesar Rp2,5 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
“Brigade ini dibentuk sebagai upaya strategis mewujudkan swasembada pangan. Di PPU sendiri sudah ada 29 brigade yang mengelola sekitar 150 hektare per kelompok,” ujar Thohiron.
Ia menambahkan, distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) juga telah dilakukan untuk mendukung kinerja para brigade. Tercatat sebanyak 33 unit alsintan telah disalurkan ke kelompok tani. Namun, Thohiron menyebut masih ada tahapan administratif seperti pembukaan rekening yang sedang diproses untuk kelancaran pengelolaan dana dan operasional.
“Semua fasilitas ini bersumber dari Kementerian Pertanian, sementara peran pemerintah kabupaten adalah mendampingi para brigade agar dapat bekerja secara efektif,” tambahnya.
DPRD PPU akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program ini untuk memastikan anggaran miliaran rupiah tersebut digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan benar-benar mampu membawa dampak signifikan bagi terwujudnya swasembada pangan di Penajam Paser Utara.
Thohiron menegaskan pentingnya pemanfaatan program ini secara maksimal. Keberhasilan program ini tidak hanya akan mengangkat kesejahteraan petani lokal tetapi juga akan menjadi pondasi ketahanan pangan bagi Ibu Kota Nusantara di masa depan.
