PENAJAM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan perlunya percepatan penyelesaian proyek strategis dan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar Senin (23/6/2025) di Gedung DPRD PPU, Nipah-nipah, Penajam.
Anggota DPRD PPU dari Fraksi Demokrat, Bijak Ilhamdani, menyatakan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang kembali diperoleh Pemkab PPU. Namun, menurutnya, opini tersebut harus menjadi pijakan untuk perbaikan, bukan sekadar simbol keberhasilan.
“WTP itu bukan akhir dari segalanya. Yang terpenting, realisasi anggaran benar-benar memberi dampak pada masyarakat, utamanya dalam hal pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan,” kata Bijak.
Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian khusus pada progres sejumlah proyek besar yang masih berjalan, termasuk pembangunan jalan pesisir (Coastal Road). Ia menilai proyek tersebut perlu diselesaikan agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tak hanya itu, Demokrat menyoroti ketimpangan infrastruktur di beberapa kelurahan dan desa seperti Lawe-Lawe, Sotek, Sidorejo, Pejala, Sesumpu, Kampung Baru, Saloloang, hingga Tanjung Tengah. Wilayah tersebut disebut masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar yang memadai.
“Masyarakat di kawasan pesisir dan pinggiran juga punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Jangan hanya terpusat di wilayah perkotaan,” tegas Bijak.
Sebagai langkah strategis untuk mendorong geliat ekonomi rakyat, Fraksi Demokrat juga mengusulkan pembangunan pasar rakyat di lima kelurahan pesisir. Pasar-pasar itu diharapkan menjadi titik tumbuh ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil.
“Kita dorong agar di Pejala, Sesumpu, Kampung Baru, Saloloang, dan Tanjung Tengah dibangun pasar rakyat. Ini akan menggerakkan ekonomi lokal secara langsung,” pungkasnya.
