PENAJAM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama aparat kepolisian melaksanakan pengamanan ketat terhadap aksi damai yang digelar oleh ratusan tenaga honorer pada Senin (11/8/2025). Aksi tersebut berlangsung di dua titik, yaitu halaman Kantor Bupati PPU dan Gedung DPRD PPU.
Aksi dimulai pada pagi hari di halaman Kantor Bupati. Para peserta membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, meminta kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi honorer paruh waktu dan penuh waktu. Mereka menilai bahwa ketidakpastian status kerja membuat masa depan mereka terancam, apalagi menjelang berlakunya regulasi baru yang membatasi rekrutmen honorer.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin bersama Sekretaris Daerah Tohar, turun langsung menemui massa aksi untuk berdialog. Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU sebenarnya telah berupaya maksimal memperjuangkan nasib tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi P3K. Namun, ia menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sekaligus, mengingat keterbatasan anggaran daerah yang ada.
“Kita sudah mengusahakan untuk masyarakat PPU, terutamanya untuk kita perjuangkan PPPK semuanya, cuma kita terbatas oleh anggaran daerah kita,” ujar Wabup Abdul Waris di hadapan para peserta aksi.
Meski demikian, jawaban tersebut belum memuaskan sebagian peserta aksi. Mereka menilai pemerintah daerah belum memberikan kepastian yang jelas mengenai jadwal dan mekanisme pengangkatan. Merasa belum mendapatkan jawaban memadai, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD PPU untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada para wakil rakyat.
Sesampainya di Kantor DPRD, demonstran diterima oleh Ketua DPRD PPU, Raup Muin, di ruang rapat utama. Suasana pertemuan berlangsung cukup intens. Perwakilan massa menyampaikan keluhan, keresahan, dan tuntutan agar pemerintah bersama DPRD membuat kesepakatan tertulis yang menjamin kejelasan status PPPK, baik untuk tenaga honorer paruh waktu maupun penuh waktu, sebelum batas waktu 20 Agustus 2025.
Ketua DPRD Raup Muin menyatakan memahami kekhawatiran yang dirasakan para honorer. Ia menegaskan bahwa DPRD akan berupaya mencari jalan keluar yang mengedepankan rasa keadilan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak, terutama bagi para tenaga honorer yang selama ini sudah memberikan pengabdian bagi daerah. Namun, tentu semua harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan regulasi pemerintah pusat,” ujarnya.
Sepanjang jalannya aksi, Satpol PP bersama aparat kepolisian mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi, menjaga jarak aman antara peserta aksi dan area perkantoran, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib. Kasatpol PP PPU, Bagenda Ali, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan personel penuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan aksi berjalan damai.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tanpa adanya kericuhan berarti. Namun, tuntutan para honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Mereka berharap sebelum tenggat waktu yang mereka tetapkan, sudah ada keputusan yang jelas mengenai status P3K, sehingga masa depan para honorer di PPU tidak lagi digantung.(Adv)
(HUMAS/SATPOL PP)
