PENAJAM – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, meminta para tenaga honorer R3 dan R4 untuk tidak lagi melakukan aksi dan bersabar menunggu penyelesaian masalah kejelasan status mereka. Permintaan ini disampaikan setelah ratusan tenaga honorer kembali mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD PPU untuk menuntut kejelasan status mereka.
Menurut waris, persoalan tenaga honorer sudah beberapa kali dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik dengan Pemkab maupun DPRD. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, juga telah memberikan penjelasan mengenai situasi yang ada.
Waris Muin menegaskan bahwa aksi demo yang terus berlanjut justru akan memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak sanggup menyelesaikan masalah, padahal upaya penyelesaian sedang dilakukan.
“Kami atas nama pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat kalian yang sudah honor 10, 15 tahun. Tapi apakah kalian tidak sabar menerima ini?,” ujar Waris Muin.
Ia juga menyinggung tentang tuntutan yang terus muncul, meskipun sudah dijelaskan bahwa ada 1.194 honorer yang tersisa. Wabup meminta para honorer untuk memberikan kepercayaan kepada Pemkab PPU.
“Kalau masih ada demo lagi, saya akan membuat perhitungan bersama Bupati PPU. Tuntutan apa lagi yang saudara inginkan, padahal sudah dijelaskan ada 1.194 yang tersisa,” tambahnya.
Waris Muin juga menyoroti masalah legalitas ijazah yang dimiliki oleh sebagian honorer, khususnya yang hanya berijazah SMA. Ia mempertanyakan kesesuaian jika mereka diangkat dengan skema paruh waktu.
“Tapi apakah saudara yakin kalau legalitas ijazah cuma SMA mau diangkat paruh waktu? Yang ada tidak sesuai dengan regulasi,” ungkapnya.
Waris muin menekankan bahwa Pemkab PPU bekerja secara transparan dalam menangani permasalahan ini dan meminta para honorer untuk tidak membuat masalah baru dengan terus berunjuk rasa.
Permasalahan ini berawal dari tidak adanya kejelasan mengenai nasib tenaga honorer R3 dan R4, yang kemudian memicu aksi demo damai dari Forum Teknis Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Para honorer menuntut adanya kepastian status kepegawaian mereka setelah bertahun-tahun mengabdi.(Adv)
