PENAJAM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan optimisme yang tinggi dalam mencapai target kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan, yaitu sebesar 8-10% dari tahun sebelumnya.
Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, mengungkapkan bahwa berbagai langkah strategis telah dan sedang dijalankan untuk merealisasikan target tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi erat dengan berbagai pihak dan pendekatan langsung ke masyarakat.
Salah satu inisiatif utama yang dilakukan oleh Bapenda adalah pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu di wilayah pedesaan dan kini sedang dipersiapkan untuk menjangkau kelurahan. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan internal, Bapenda juga menggelar pekan kepatuhan pajak khusus bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan pemerintah daerah.
Hadi menjelaskan bahwa pihaknya juga telah membentuk tim khusus yang berfokus pada pengawasan dan kemudahan perizinan. Tim ini dibentuk untuk mengidentifikasi para pelaku usaha yang belum melengkapi izinnya, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia mengakui, salah satu kendala terbesar di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan pentingnya proses perizinan. Untuk mengatasi hal tersebut, tim ini akan bekerja secara proaktif dengan strategi “jemput bola” atau mendatangi langsung masyarakat.
“Tim ini dibentuk untuk melakukan sosialisasi dan edukasi langsung di lapangan. Kami ingin memastikan masyarakat benar-benar memahami bagaimana proses perizinan itu berjalan, sehingga mereka tidak lagi merasa bingung atau enggan untuk mengurusnya,” terang Hadi, Senin (22/9/2025).
Pendekatan ini diharapkan dapat memecah hambatan komunikasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi menekankan bahwa Bapenda tidak bekerja sendiri. Berdasarkan arahan pimpinan, mereka telah menjalin kerja sama erat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta dinas terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi yang sering kali terkait erat dengan proses perizinan.
Hadi menyampaikan harapannya kepada seluruh masyarakat PPU agar segera melengkapi perizinan yang dibutuhkan, baik untuk usaha maupun bangunan pribadi. Ia menegaskan bahwa setiap kontribusi yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi akan kembali lagi kepada mereka dalam wujud pembangunan.
“Harapan kami, dana ini bisa kembali lagi kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk layanan kesehatan gratis, fasilitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik,” pungkasnya.(Adv)
Penulis: Ayu
