Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program daerah menyusul pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai 73 persen.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa penurunan alokasi tersebut memberikan tekanan besar terhadap ruang fiskal daerah.
“Pemotongan pendapatan hingga Rp6,1 triliun tentu membawa konsekuensi pada banyak sektor,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Ia menuturkan bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) menjadi komponen yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.
“Bankeu yang semula berjumlah Rp1,9 triliun kini hanya tersisa sekitar Rp250 miliar. Dampaknya pasti dirasakan oleh seluruh kabupaten dan kota,” jelasnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa penyesuaian anggaran merupakan langkah yang tidak dapat dihindari.
“Program SKPD maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga harus diselaraskan untuk menjaga keseimbangan belanja,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penataan ulang prioritas anggaran agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi.
Hasanuddin menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan anggaran yang cukup besar, pemerintah daerah tetap berkewajiban menjaga layanan publik yang sifatnya esensial.
Ia juga mengingatkan bahwa proses penyesuaian harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu pelaksanaan program strategis jangka panjang. (ADV 4)
