Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menanggapi serius laporan mengenai dugaan adanya sejumlah staf administrasi di beberapa perguruan tinggi yang mempersulit mahasiswa dalam proses pengurusan layanan akademik. Dugaan ini mencuat setelah kalangan mahasiswa membahasnya dalam forum internal dan sejumlah kampus melakukan tes mandiri untuk mengidentifikasi staf yang dinilai tidak kooperatif.
Isu tersebut berkembang setelah banyak mahasiswa menyampaikan pengalaman serupa yaitu sulitnya mendapatkan respons dalam pengurusan dokumen, terhambatnya proses tanda tangan, hingga sikap tidak kooperatif dari sebagian oknum staf. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelayanan birokrasi di kampus, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menunjang kelancaran akademik.
Menanggapi hal itu, Agusriansyah menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki tata kelola dan struktur hierarki yang jelas. Ia menyebut bahwa setiap dugaan pelanggaran atau pelayanan tidak profesional harus dilaporkan melalui mekanisme resmi agar dapat diproses secara internal oleh pihak kampus.
“Di setiap kampus itu ada hierarki, ada struktur. Kalau ditemukan hal demikian, ya harusnya segera dilaporkan kepada pimpinannya. Jangan sampai dibiarkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Agusriansyah mengingatkan bahwa pelayanan administrasi yang buruk tidak boleh dianggap sepele. Ia menilai bahwa kondisi mahasiswa saat ini sudah cukup tertekan oleh berbagai tuntutan akademik dan persoalan pribadi. Pelayanan yang berbelit atau tidak ramah dapat memperburuk situasi psikologis mereka.
“Kalau dibiarkan, tentu akan merugikan mahasiswa. Belum lagi persoalan lain yang membuat mereka mengalami mental health. Kalau ditambah lagi hal-hal demikian, tentu ini akan semakin berat bagi mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kampus sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, bukan justru mempersulit. Menurutnya, peran birokrasi kampus tidak hanya teknis, tetapi juga memberikan jaminan kenyamanan dan kepastian layanan bagi seluruh mahasiswa.
Meski demikian, Agusriansyah mengingatkan agar setiap laporan mahasiswa tetap harus diverifikasi secara objektif sebelum kampus menjatuhkan sanksi kepada staf yang bersangkutan. Ia menilai bahwa penting untuk memastikan kebenaran fakta agar penanganan tidak menimbulkan ketidakadilan.
“Ini perlu diverifikasi dan divalidasi. Harus jelas datanya, aktivitas penghambatannya seperti apa, dan apa latar belakangnya. Supaya kita bisa proporsional dalam memberikan penilaian,” ujarnya.
Ia meminta kampus untuk menghadirkan mekanisme pengaduan yang mudah, aman, dan tidak berpotensi menimbulkan ketakutan bagi mahasiswa yang ingin melapor. Menurutnya, aduan mahasiswa harus diperlakukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola internal kampus.
Selain itu, politisi PKS tersebut menekankan kembali bahwa tugas utama birokrasi kampus adalah memberikan kemudahan bagi mahasiswa. Ia menyebut bahwa pelayanan yang justru menghambat, berbelit, atau tidak profesional merupakan bentuk penyimpangan dari fungsi utama institusi pendidikan.
“Pada prinsipnya tugas kampus, tugas kantor dalam hal birokrasi adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada mahasiswa atau siapa pun yang membutuhkan akses tersebut,” katanya.
Ia berharap pihak kampus dapat meningkatkan pengawasan internal dan melakukan pembinaan berkala terhadap staf agar pelayanan administrasi tetap berjalan sesuai standar.
Agusriansyah menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan terus memantau laporan serta perkembangan terkait dugaan pelayanan administrasi bermasalah di lingkungan kampus. Ia menyebut bahwa lembaganya berkomitmen memastikan terciptanya lingkungan akademik yang sehat, inklusif, dan mendukung proses belajar-mengajar.
“Kami ingin memastikan lingkungan akademik yang sehat, inklusif, serta bebas dari praktik pelayanan yang merugikan mahasiswa,” tutupnya. (ADV 2)
