Samarinda — Ketimpangan jumlah pendaftar haji di berbagai daerah di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, antrean yang mengular bertahun-tahun disebut tidak sejalan dengan alokasi kuota yang tersedia.
Kondisi ini dinilai berpotensi membuat calon jemaah menunggu jauh lebih lama dibanding daerah lain yang jumlah pendaftarnya lebih kecil.
Melihat ketidakseimbangan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah, menyampaikan perlunya penataan kuota secara lebih adil.
Menurutnya, selama kuota haji masih bergantung pada hitungan teknis kementerian, maka prinsip proporsionalitas harus menjadi acuan utama.
“Parameter teknis memang di kementerian. Tapi dengan jumlah pendaftar yang tinggi, seharusnya kuotanya ikut menyesuaikan,” ujarnya, Jum’at (28/11/2025).
Agusriansyah menekankan bahwa alokasi kuota idealnya mencerminkan realitas di lapangan. Ia mencontohkan kesenjangan antara daerah yang hanya memiliki puluhan pendaftar dan daerah yang mencapai ratusan bahkan ribuan.
“Kalau satu daerah 200 pendaftar dan yang lain cuma 50, tentu alokasinya harus beda. Itu bentuk keadilan paling dasar,” katanya.
Ia juga menyinggung kasus penurunan kuota di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yang dinilai bisa menjadi alarm bagi daerah lain.
Penurunan drastis tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan distribusi kuota.
“Di Kabupaten Tegal, Dukuh, dari empat ratusan turun ke seratusan. Itu tidak wajar. Di Balikpapan malah naik karena pendaftarnya mendekati 1.000. Hal seperti ini harus dikaji,” jelasnya.
Menurut Agusriansyah, DPRD Kaltim pada dasarnya mendukung kebijakan apapun selama dilakukan dengan cara yang profesional, transparan, dan bebas diskriminasi.
Ia menegaskan bahwa calon jemaah yang sudah menunggu lama tidak boleh dirugikan oleh kebijakan yang tidak jelas dasar perhitungannya.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah bersinergi memastikan kebijakan kuota benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Intinya kebijakan ini harus proporsional dan profesional, supaya tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim).
