Samarinda — Penurunan kapasitas fiskal Kalimantan Timur kembali mencuat setelah aksi unjuk rasa yang digelar Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) pada 10 November lalu. Demonstrasi tersebut menandai kekhawatiran publik terhadap skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggap makin tidak berpihak pada daerah penghasil.
Aksi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur itu menyoroti ketimpangan antara kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara dan porsi DBH yang diterima daerah. Para peserta aksi menilai pemerintah pusat belum memberikan jaminan keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional.
Di tengah meningkatnya protes masyarakat, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut bahwa suara publik bukan sekadar bentuk ketidakpuasan melainkan sinyal bahwa tekanan fiskal kini mulai dirasakan secara luas.
Ia menilai penurunan pendapatan daerah telah berdampak pada banyak sektor pelayanan publik dan program prioritas pembangunan.
“Kita harus jujur bahwa kondisi fiskal semakin berat. Penurunan pendapatan memaksa pemerintah daerah mengurangi beberapa program penting,” ucap Firnadi, Minggu (30/11/2025).
Menurutnya, penurunan APBD dari sekitar Rp 21 triliun menjadi Rp 15 triliun dalam dua tahun terakhir merupakan pukulan yang tidak bisa dianggap ringan. Banyak kegiatan pembangunan yang sebelumnya berjalan stabil kini harus direvisi atau bahkan ditunda akibat keterbatasan anggaran.
Situasi tersebut, kata Firnadi, mendorong masyarakat untuk semakin vokal menyuarakan keberatan terhadap rencana pemangkasan DBH.
Ia menilai langkah itu wajar, terlebih ketika kebijakan fiskal pusat dapat memengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat di daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap bentuk penyampaian pendapat harus tetap mengedepankan ketertiban.
Dalam pandangannya, ruang demokrasi tetap perlu dijaga agar aspirasi yang disampaikan tidak kehilangan esensinya.
Firnadi memastikan DPRD Kaltim akan terus mengikuti perkembangan pembahasan DBH di tingkat nasional serta mengawal agar kepentingan Kaltim tidak terabaikan.
“Kami ingin keputusan pemerintah pusat benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kaltim,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
