Samarinda — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti kembali kebutuhan pembangunan sekolah baru serta penegerian sekolah menengah atas di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal ini dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Rabu (26/11/2025). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Adi Satya, menyampaikan bahwa usulan tersebut muncul akibat tidak seimbangnya jumlah siswa dan ketersediaan sekolah.
Menurut Andi, peningkatan jumlah siswa serta sistem zonasi membuat sebagian pelajar harus menempuh perjalanan jauh karena tidak ada sekolah menengah dekat permukiman.
Ia menjelaskan bahwa rombongan guru dari Kukar membawa sejumlah usulan pembangunan USB dan penegerian SMA yang dinilai perlu dikaji.
“RDP hari ini kita menerima teman-teman dari wilayah Kukar terkait usulan pembangunan sekolah baru dan juga penegerian beberapa SMA di daerah sana,” terangnya.
Andi menegaskan bahwa Komisi IV akan menilai kelayakan setiap usulan secara objektif. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah kejelasan status lahan.
Ia menekankan pentingnya aspek legalitas sebelum usulan diteruskan ke dinas terkait.
“Yang jelas pertama statusnya harus clean and clear untuk lahannya. Setelah itu nanti kita akan usulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya ditindaklanjuti,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa APBD Kaltim tahun 2026 mengalami pemotongan sehingga seluruh usulan pembangunan harus dirasionalisasi.
Sejumlah lahan yang diajukan juga masih memerlukan verifikasi lebih dalam.
Andi menyebutkan bahwa lima titik telah diajukan oleh Dinas Pendidikan di wilayah kerja Distrik Wilayah III, namun masing-masing memiliki kendala berbeda.
Beberapa di antaranya masih menunggu proses hibah, sementara yang lain merupakan sekolah swasta milik yayasan yang ingin dinegerikan.
Ia menilai perlunya pendalaman teknis agar setiap usulan memiliki perencanaan yang jelas. Selain wilayah di Kukar, beberapa lokasi lain seperti Marang Kayu juga muncul dalam pembahasan.
Menurutnya, keseluruhan rencana harus disesuaikan dengan roadmap pendidikan daerah dan arahan Gubernur Kaltim.
Andi menekankan bahwa pemerataan pendidikan harus dilakukan menyeluruh, bukan hanya berfokus pada satu kabupaten.
Kebutuhan pembangunan sekolah baru juga tinggi di daerah lain.
Andi mencontohkan Balikpapan sebagai wilayah dengan kebutuhan sekolah menengah paling besar, di mana dua pembangunan sudah masuk dalam usulan. Samarinda pun mengalami kekurangan serupa. Andi menyoroti bahwa beberapa kecamatan belum memiliki SMA negeri sehingga beban sekolah yang ada menjadi terlalu berat.
Ia menekankan pentingnya menambah unit sekolah baru untuk pemerataan akses pendidikan di seluruh Kaltim.
“Namun demikian kita harus pikirkan semua bagaimana Kalimantan Timur bisa menambah sekolah,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim)
