Ket. Foto: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Samarinda — Dorongan kemandirian fiskal Kalimantan Timur kembali muncul dalam pembahasan internal DPRD. Namun, sorotan terbaru tidak hanya soal sumber pendapatan, melainkan minimnya peran Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) yang dinilai belum menjadi motor ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyebut Perusda selama ini cenderung berjalan pasif.
Padahal, lembaga tersebut justru memiliki mandat langsung untuk mengelola peluang bisnis strategis milik provinsi, termasuk sektor pertambangan.
“Perusda harus bergerak, bukan sekadar nama dalam aset daerah,” tegas Sapto, Minggu (7/12/2025).
Ia menyebut pengajuan izin usaha pertambangan (IUP) seharusnya menjadi langkah awal memperkuat pendapatan daerah.
Sapto heran ketika organisasi non-pemerintah bisa mengajukan izin, namun Perusda justru tidak mengambil ruang yang sama.
“Jika ada pihak non-pemerintah bisa mendapatkan izin, maka Perusda harusnya jauh lebih mampu,” tegasnya.
DPRD, kata dia, siap mengawal proses administratif maupun politik yang dibutuhkan.
Lebih jauh, Sapto memandang potensi ekonomi tambang sebenarnya mampu melampaui kontribusi Dana Bagi Hasil jika dikelola secara profesional. Namun hal itu bergantung pada keberanian politik serta konsolidasi antar lembaga.
“Jika ada peluang menjadi pendapatan daerah, buat aturannya, jalankan, dan pastikan tidak bertentangan hukum,” tandasnya.
Sapto menilai, masa depan fiskal Kaltim tidak semata bergantung pada kekayaan sumber daya alam, melainkan pada kemampuan daerah mengubah potensi menjadi sumber pendapatan yang nyata.
“Kaltim maju bukan karena tambangnya banyak, tetapi karena dikelola dengan cerdas,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
