Ket. Foto: Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.
Samarinda – Kekosongan pimpinan di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi mulai mengganggu kapasitas pengambilan keputusan strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sebanyak 10 OPD eselon II tercatat masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), sebuah kondisi yang oleh Komisi I DPRD Kaltim dianggap berisiko memperlambat arah pembangunan daerah.
Sekretaris Komisi I, Salehuddin, menilai posisi Plt pada jabatan strategis membuat ruang kebijakan menjadi terbatas.
Menurutnya, pemimpin definitif memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan langkah strategis, terutama pada level provinsi yang membutuhkan keputusan cepat.
“Kita sudah sampaikan soal itu kepada BKD dan BPSDM. OPD yang dipimpin Plt ruang geraknya terbatas,” ujar Salehuddin, Senin (8/12/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa rangkap jabatan pada posisi Plt membuat efektivitas kinerja OPD tidak optimal, sebab setiap dinas memerlukan kompetensi dan fokus kerja yang berbeda.
10 OPD yang masih tanpa pejabat definitif, diantaranya sebagai berikut:
– Dinas Perkebunan
– Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
– Dinas Perhubungan
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
– Dinas Pemuda dan Olahraga
– Dinas Lingkungan Hidup
– Badan Pendapatan Daerah
– Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
– Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie
– Direktur RS Kanujoso Djatiwibowo
Salehuddin juga menyampaikan, persoalan tidak hanya muncul di level eselon II, tetapi merambat ke jenjang di bawahnya.
Ia menyebut perkiraan sekitar 200 ASN akan masuk masa pensiun dan berpotensi memperbesar kekosongan jabatan.
“Sudah ada beberapa OPD yang melaporkan, dan kurang lebih 200 ASN bakal pensiun,” ujarnya.
Komisi I meminta agar penempatan pejabat definitif, baik eselon II maupun eselon III dapat dituntaskan pada awal tahun anggaran 2026 untuk menghindari perlambatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.
“Harapan kita, awal anggaran 2026 nanti, personel Plt sudah tergantikan semua,” lanjutnya.
Di akhir, ia menegaskan pengisian jabatan menjadi faktor penting agar aktivitas pemerintahan tidak lagi terhambat dan belanja daerah bisa berjalan sejak awal tahun.
“Kita harap semua selesai cepat sehingga program 2026 berjalan lancar,” tandasnya. (Adv/DprdKaltim)
