Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud atau Hamas, memastikan bahwa pembangunan di Kaltim tetap berjalan pada 2026 meski APBD mengalami penurunan signifikan. Dari total postur yang disepakati sekitar 15 triliun rupiah, kemampuan fiskal daerah turun hampir 6 triliun dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas pembangunan tanpa mengorbankan program prioritas.
Hamas menjelaskan bahwa dinamika fiskal tersebut tentu memengaruhi ruang gerak daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa sejumlah program tetap harus berjalan dengan pendekatan yang lebih selektif dan terarah.
“Ada, tetap ada pembangunan cuma mungkin kita prioritas pada pendidikan tadi itu kan? Iya, yang punya dampak terhadap indeks human development itu,” ujarnya, usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-47, Minggu malam (30/11/2025).
Menurutnya, sektor-sektor yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama pendidikan akan menjadi fokus utama pada APBD 2026.
Ia menilai bahwa penguatan pembangunan manusia menjadi kunci agar Kaltim tidak sekadar melanjutkan program, tetapi juga meningkatkan hasil yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Selain pendidikan, Hamas menegaskan bahwa sejumlah program unggulan gubernur tetap diupayakan berjalan optimal meskipun anggaran menurun.
Program seperti Gratispol dan Jospol masih menjadi komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan pelayanan dasar tetap terpenuhi.
“Ya, termasuk program-program gubernur seperti gratispol dan jospol. Pasti ada penurunan tapi tetap itu diupayakan berjalan sesuai dengan janji-janji pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait besaran bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten dan kota pada APBD 2026, Hamas menyampaikan bahwa pihaknya belum memperoleh informasi final.
“Saya belum tahu berapa jumlahnya,” pungkasnya. (Adv/DprdKaltim)
