Ket. Foto: Anggota DPRD Kaltim, Fraksi PDI-P, Sugiyono.
Samarinda — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur memberikan perhatian serius terhadap kondisi fiskal daerah tahun 2026 yang dinilai menghadapi tantangan berat. Sikap itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-45 saat menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 beberapa waktu lalu, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian anggaran daerah.
Fraksi PDIP menilai bahwa penurunan tajam Pendapatan Transfer Pusat (PTP) menjadi faktor utama yang membuat penyusunan APBD tahun depan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.
Pendapatan transfer yang semula mencapai Rp9,33 triliun tercatat menyusut menjadi Rp6,19 triliun, turun hingga 66,39 persen, sehingga hanya tersisa sekitar Rp3,13 triliun untuk menopang kebutuhan belanja daerah.
Dengan kondisi fiskal yang tertekan, PDIP menekankan bahwa setiap kebijakan anggaran harus realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.
Di sisi belanja, PDIP memandang pemangkasan anggaran nonprioritas merupakan langkah yang dapat dipahami, namun mereka meminta penjelasan lebih rinci mengenai strategi alokasi belanja modal, terutama di sektor yang berdampak besar bagi ekonomi dan pelayanan dasar seperti infrastruktur jalan, kesehatan, perikanan, dan perkebunan.
“Belanja modal harus diarahkan pada sektor berdaya ungkit tinggi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono, di Gedung B DPRD Kaltim.
Fraksi PDIP juga menyoroti struktur belanja pegawai yang dinilai masih terlalu dominan.
Menurut mereka, komposisi anggaran seperti itu membuat ruang fiskal menjadi sempit dan kurang memberi ruang bagi program pelayanan dasar maupun kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Karena itu, penataan ulang struktur belanja dinilai mendesak untuk dilakukan.
Dari sisi pendapatan, peningkatan PAD menjadi fokus utama fraksi. Mereka menekankan bahwa digitalisasi pajak dan retribusi secara real time harus dipercepat sebagai fondasi menuju kemandirian fiskal daerah di tengah menurunnya ketergantungan pada dana pusat.
“Optimalisasi PAD harus memperkuat prinsip efektivitas dan efisiensi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi efek berganda bagi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan,” tandas Sugiyono.
Selain persoalan fiskal, PDIP turut menyoroti masalah stunting. Mereka menilai penguatan data by name by address serta intervensi gizi spesifik perlu diperluas, terutama untuk kelompok keluarga miskin maupun wilayah pedesaan yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Fraksi PDIP mendukung langkah tegas pemerintah provinsi dalam menolak rencana pemotongan oleh pemerintah pusat.
Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi menggerus kemampuan fiskal daerah secara signifikan dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDIP menilai bahwa jika jalur diplomasi tidak memberikan hasil yang memadai, penyampaian aspirasi publik yang menolak pemotongan DBH tetap harus dihormati selama dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku dan bertujuan mempertahankan hak fiskal daerah. (Adv/DprdKaltim)
