\n\n

Bukan Soal Median Saja, DPRD Kaltim Soroti Pola Pengerjaan Infrastruktur Tanpa Perencanaan Risiko

Ket. Foto: Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.

Samarinda — Sorotan terhadap proyek median jalan di Samarinda memunculkan pertanyaan baru soal cara pemerintah mengelola pekerjaan konstruksi di tengah curah hujan tinggi. Sejumlah titik pengerjaan yang tidak rapih dianggap bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menunjukkan lemahnya kesiapan kontraktor dalam mengantisipasi potensi bencana kecil di perkotaan.

Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menilai pola pengerjaan yang dimulai dari pembongkaran median tanpa kesiapan material merupakan indikasi kurangnya strategi mitigasi sejak tahap perencanaan.

“Jika median dibongkar lebih dulu, risiko limpasan air meningkat. Ini bukan sekadar masalah estetika jalan, tapi menyangkut keselamatan,” ucap Afif, Minggu (7/12/2025).

Menurut Afif, sejumlah titik, termasuk di Jalan Pahlawan, terlihat dibiarkan terbuka dalam kondisi rawan hujan.

Akibatnya, pengendara harus melewati permukaan jalan yang tidak rata dan berisiko licin saat diguyur air.

Ia menyebut proyek yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp5 miliar ini perlu dikaji dari sisi efektivitas, mengingat pengerjaannya justru memunculkan gangguan baru.

“Sebelum material datang, median sudah hilang. Ini menunjukkan tahapan tidak jelas dan minim persiapan lapangan,” katanya.

Afif mengingatkan proyek infrastruktur seharusnya berbasis mitigasi. Bukan hanya sekadar menyelesaikan fisik bangunan, tetapi memperhitungkan dampak lingkungan, arus lalu lintas, hingga kemungkinan banjir lokal.

“Masyarakat akhirnya yang harus menanggung risiko. Mereka melewati jalan yang tidak aman hanya karena kontraktor mengejar progres,” tegasnya.

DPRD meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, terutama pada proses penyusunan pekerjaan yang kerap dilakukan tanpa kalender cuaca dan analisis risiko daerah.

Ia berharap pengawasan tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi proses pengerjaan sejak awal.

“Kalau pendekatan mitigasinya tidak jelas, kualitas hasil dan manfaatnya juga sulit,” tutup Afif. (Adv/DprdKaltim)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *